PKS Berpotensi Hengkang dari Koalisi jika AHY Ngotot Jadi Cawapres Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan terima jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Jika AHY jadi cawapres Anies, kata Ari, PKS berpotensi hengkang dari rencana koalisinya dengan Partai Nasdem dan Demokrat.

"Jika cawapres diambil salah satu dari sekondan Nasdem misalnya AHY dari Demokrat, tentu koalisi Gondangdia akan goyah karena faktor tidak diakomodasinya PKS. PKS rentan keluar dari koalisi," katanya kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Tak hanya itu, Demokrat akan mendulang keuntungan paling besar seandainya AHY dicalonkan sebagai RI-2. Partai berlambang bintang mercy tersebut bakal mendapat coat-tail effect atau efek ekor jas maksimal karena pemimpinnya tampil di panggung pemilihan.

Sementara, Nasdem tak mendapat profit yang sama. Oleh karenanya, Ari menduga, Nasdem pun keberatan jika AHY dipilih jadi pendamping Anies.

Menurut Ari, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS menemui jalan buntu karena persoalan cawapres.

Demokrat ngotot ingin mengajukan AHY, sedangkan PKS tak mau mengalah dengan mendorong nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.

Sementara, Nasdem kukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.

"Jika tidak ada titik temu maka ada baiknya ditempuh dengan cara win-win solution yaitu mencari 'pasangan pengantin' bagi Anies di luar cawapres ya g diusulkan Demokrat maupun PKS," ujar Ari.

Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat karena hanya nama Anies yang menjual. Sementara, cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS tak seberapa elektabilitas dan popularitasnya.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies yang selama ini dilabeli sebagai sosok antitoleransi dan antitesis Jokowi.

Di sisi lain, Demokrat dan PKS juga harus sadar bahwa kemenangan bisa diraih jika masing-masing partai mengesampingkan ego

"Pilihannya adalah mau menang atau mereka siap 'berpuasa' lagi untuk lima tahun ke depan pasca-Jokowi mandeg pandito (lengser)," ucap Ari.

"Potensi Ganjar Pranowo andaikan jadi direkomendasi PDI-P dan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing tidak cukup dihadapi Anies dengan cawapres yang memberikan kontribusi suara yang minimal," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung diresmikan. Disinyalir, ihwal nama cawapres jadi ganjalan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali baru-baru ini mengatakan, sosok cawapres pendamping Anies baiknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal Demokrat dan PKS.

"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/10/2022).

Menurut Ali, jika partai mendorong tokoh internal untuk menjadi cawapres, ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Namun, pandangan Nasdem itu tak sejalan dengan dua partai calon mitranya. Demokrat bersikukuh mendorong AHY sebagai cawapres, sementara PKS ingin Ahmad Heryawan yang jadi calon RI-2.