Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan karena Gas Air Mata

Kompas.com - 20/10/2022, 20:29 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) turut melakukan jajak pendapat terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan bahwa mayoritas publik menilai 133 korban meninggal dalam targedi itu karena gas air mata polisi.

“Mayoritas (responden) tahu korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan akibat tembakan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan, (jumlahnya) 78,8 persen,” kata Djayadi dalam rilis survei secara daring di YouTube LSI, Kamis (20/10/2022).

Kemudian, 55,2 persen responden tak setuju jika gas air mata ditembakkan karena suporter Arema Malang bertindak anarkis.

Baca juga: Survei LSI: Polri dan KPK Lembaga Hukum Paling Tak Dipercaya Publik

Sementara itu, 31,7 persen responden setuju gas air mata ditembakkan, dan 13,1 persen lainnya tak menjawab atau tidak tahu.

“Mayoritas setuju kepolisian semestinya tidak menembakkan gas air mata karena menilai aksi tidak anarkis, (jumlahnya) 58,9 responden,” ujar Djayadi.

Namun, 31,3 responden menyatakan setuju polisi menembakkan gas air mata, dan 9,8 persen responden menyatakan tidak tahu.

Di sisi lain, hasil survei periode 6-10 Oktober itu menunjukkan publik paling banyak menilai ada dua pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden itu.

Baca juga: Komnas HAM: PSSI Inisiasi Kerja Sama dengan Polri yang Mungkinkan Gas Air Mata Masuk Stadion

“Sebanyak 29,4 persen responden menjawab aparat kepolisian, dan 24,3 persen responden menilai yang mesti bertanggung jawab adalah penyelenggara liga,” kata Djayadi.

Diketahui, survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telefon pada 1.212 responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Metode ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Hasil TGIPF Kanjuruhan: Korban Jatuh karena Gas Air Mata hingga PSSI Harus Tanggung Jawab

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com