Hasto: PDI-P Tak Kenal Premanisme, Semua Tertib Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sejak berdiri, PDI-P selalu tegak lurus pada aturan hukum.

Menurut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menekankan agar selalu mengedapankan hukum.

Megawati juga meminta kader melawan dengan cara hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional.

“Jadi itulah budaya hukum yang dibangun di PDI Perjuangan. Kita tidak mengenal premanisme di PDI Perjuangan, semua tertib hukum," kata Hasto dalam acara focus group discussion bertemakan reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: PDI-P DKI Jakarta: Dari 23, Hanya 5 Janji Kampanye Anies yang Terealisasi

Hasto kemudian bercerita ketika Megawati meminta melawan Orde Baru dengan berbagai cara hukum.

Menurut dia, Megawati melarang cara-cara inkonstitusional untuk menghadapi Orde Baru.

“Dulu ada yang protes, bukankah memilih cara hukum itu yang namanya hakim, kepolisian, jaksa semua dikuasi oleh Pak Harto?" ujar Hasto.

"Bu Mega mengatakan, kita gugat di 226 kabupaten. Masa di antara 226 kabupaten itu, tidak ada satu hakim pun, jaksa pun, polisi pun yang memiliki mata hati, nurani?” kata dia.

Baca juga: Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya

Hasto juga menyampaikan bahwa PDI-P tidak menggunakan kekuasaan dalam jalan hukum, misalnya, kata dia, PDI-P tak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis sejak berkuasa sebagai pemenang Pemilu 2014 dan 2019.

"Kita berkuasa 2019, kenaikan kita 1 persen. Kita jaga betul arahan Ibu Mega, tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. (Raihan suara) kita naik 1 persen, sementara 2009 ada yang naik 300 persen,” ujar Hasto.