Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menolak usulan penyelenggaraan debat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada muslim Uighur di Xinjiang, China, di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Debat itu merupakan usulan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sejauh ini, AS dan China dikenal sebagai rival dan menciptakan ketegangan di beberapa aspek.

Sementara Indonesia, kerap bersuara mendukung muslim yang tertindas di dunia. Namun untuk kali ini, RI menolak pembahasan tentang Muslim Uighur di Dewan HAM PBB.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemenlu RI, Achsanul Habib menyampaikan, penolakan Indonesia bukan tanpa sebab. Indonesia tidak ingin Dewan HAM PBB dipolitisasi oleh negara yang berkepentingan.

Baca juga: PBB Rilis Laporan Pelanggaran HAM terhadap Uighur, AS Minta China Tanggung Jawab

"Mengapa kita posisi no (tidak/menolak) adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait, misalnya dengan rivalitas politik," kata Habib dalam konferensi pers secara daring, Jumat (7/10/2022).

Habib menuturkan, sesuai mandat, pembentukan Dewan HAM PBB bertujuan untuk mengampu dialog yang konstruktif bagi setiap negara secara imparsial. Dewan ini juga berfungsi membangun hasil kesepakatan yang baik dibarengi dengan kemajuan nyata (meaningful progress).

Dengan kata lain, Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan politis.

Sementara Indonesia memandang, pendekatan yang diajukan oleh AS dan sekutunya sebagai negara pengusung tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

Baca juga: Isi Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM China terhadap Uighur di Xinjiang

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih atau tidak selektif dalam memilih isu-isu yang akan dibahas. Sebagai contoh misalnya (sekarang) kita diajukan isu (Muslim Uighur) Xinjiang, mungkin nanti di pilih-pilih lagi dengan isu-isu yang lain," tutur Habib.

Terkait aksi penolakan ini, Indonesia juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, baik negara-negara pengusul, negara-negara Barat dengan China, maupun dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lewat koordinasi itu, negara-negara OKI, utamanya yang menjadi anggota Dewan HAM PBB sepakat dengan keputusan Indonesia.

"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis," ucap Habib.

Baca juga: Kepala HAM PBB: China Melakukan Pelanggaran HAM Serius Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang

Kendati begitu, kata Habib, Indonesia memastikan akan terus memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM kepada muslim Uighur di Xinjiang maupun kelompok lainnya.

Caranya dengan melakukan dialog-dialog dan engagement kepada berbagai pihak, terutama China secara bilateral maupun dengan negara-negara OKI.

Dengan demikian, pembahasan di Dewan HAM PBB bukan satu-satunya jalan.