Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Koalisi yang Kami Bangun Harus Jadi Pemenang di Pemilu 2024

Kompas.com - 23/09/2022, 13:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya punya target besar di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Kamhar menyebut, untuk meraih kesuksesan di tahun 2024, maka koalisi yang dibentuk Demokrat harus menjadi pemenang.

"Partai Demokrat memiliki target besar untuk meraih sukses pada Pemilu 2024 nanti. Untuk bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan yang akan membawa Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, adil dan demokratis, maka koalisi yang dibangun Partai Demokrat mestilah menjadi pemenang," ujar Kamhar saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Hormati Usulan Capres-Cawapres dari Nasdem dan PKS, Demokrat Minta Usulan soal AHY Dihargai Juga

Kamhar menjelaskan, pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung koalisi Demokrat harus memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi.

Kemudian, Kamhar menyebut syarat wajib bagi pasangan calon yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Rapimnas.

Selain memiliki kompetensi dan elektabilitas yang memadai, pasangan calon juga hendaknya memiliki chemistry yang kuat menjadi dwitunggal sehingga lebih optimal dalam menjalankan mandat rakyat.

"Terkait nama paslon yang akan diusung pada saatnya nanti, itu menjadi ranah koalisi," katanya.

Baca juga: Tak Kunjung Umumkan Koalisi dengan Nasdem-PKS, Demokrat: Perbedaan Tentu Ada

Lebih jauh, Kamhar mengatakan, sesuai aspirasi yang berkembang di Rapimnas Demokrat, seluruh kader Partai Demokrat memberi kepercayaan penuh kepada AHY untuk melakukan kerja-kerja politik sebagai ikhtiar membangun koalisi.

Diketahui, Demokrat sedang menjajaki koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan, Partai Nasdem mengklaim pembentukan koalisi Demokrat-Nasdem-PKS sudah mencapai 80 persen.

Baca juga: PKS Usulkan Tiga Nama Cawapres dalam Penjajakan Koalisi dengan Demokrat dan Nasdem

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com