Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Dewan Kolonel, PDI-P Disebut Paksakan Diri buat Usung Puan sebagai Capres 2024

Kompas.com - 22/09/2022, 17:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, munculnya Dewan Kolonel semakin memperlihatkan dukungan PDI Perjuangan untuk Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Kendati elektabilitas Puan masih rendah, menurut Ujang, itu tak menjadi soal. Justru, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendongkrak elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu.

"Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang, walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Menurut Ujang, keberpihakan PDI-P terhadap Puan bukan hanya ditunjukkan melalui pembentukan Dewan Kolonel. Sejak beberapa bulan lalu Puan sudah ditunjuk untuk memimpin silaturahmi PDI-P dengan partai-partai lain.

Tugas itu diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang tak lain juga ibunda Puan.

Dengan situasi ini, kata Ujang, nama Ganjar Pranowo yang juga digadang-gadang menjadi capres PDI-P kian tersisihkan.

Ujang menilai, tidak berpihaknya PDI-P terhadap Ganjar sudah terlihat sejak lama. Misalnya, Ganjar kerap tidak diundang di acara PDI-P yang digelar di wilayahnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, beberapa elite partai banteng juga pernah terang-terangan menyentil Ganjar, menyebutnya sebagai sosok yang kelewat ambisius untuk maju sebagai capres.

Dengan dibentuknya Dewan Kolonel, kata Ujang, harapan Ganjar untuk diusung sebagai capres PDI-P semakin menipis.

"Dari indikasi-indikasinya, saya melihat bahwa Puan itu kelihatannya menjadi skenario atau skema dan akan dijadikan sebagai capres oleh PDI-P di 2024 nanti, bukan Ganjar," ujarnya.

Kendati begitu, menurut Ujang, bukan berarti langkah yang diambil PDI-P tak berisiko. Mencalonkan Puan dengan elektabilitas rendah sebagai capres tentu berisiko menggagalkan kemenangan PDI-P.

Apalagi, ada kemungkinan jika Ganjar tak dicalonkan sebagai presiden, Gubernur Jawa Tengah itu bakal tetap maju sebagai capres lewat partai lain.

Namun demikian, Ujang yakin, risiko-risiko itu telah dihitung seluruhnya oleh PDI-P sehingga partai pimpinan Megawati tersebut siap untuk mati-matian bertarung pada pilpres.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," kata dia.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Sebelumnya, terungkap bahwa ada sejumlah kader PDI-P yang mengupayakan pencapresan Puan Maharani dengan membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 orang.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com