Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Dewan Kolonel, PDI-P Disebut Paksakan Diri buat Usung Puan sebagai Capres 2024

Kompas.com - 22/09/2022, 17:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, munculnya Dewan Kolonel semakin memperlihatkan dukungan PDI Perjuangan untuk Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Kendati elektabilitas Puan masih rendah, menurut Ujang, itu tak menjadi soal. Justru, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendongkrak elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu.

"Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang, walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Menurut Ujang, keberpihakan PDI-P terhadap Puan bukan hanya ditunjukkan melalui pembentukan Dewan Kolonel. Sejak beberapa bulan lalu Puan sudah ditunjuk untuk memimpin silaturahmi PDI-P dengan partai-partai lain.

Tugas itu diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang tak lain juga ibunda Puan.

Dengan situasi ini, kata Ujang, nama Ganjar Pranowo yang juga digadang-gadang menjadi capres PDI-P kian tersisihkan.

Ujang menilai, tidak berpihaknya PDI-P terhadap Ganjar sudah terlihat sejak lama. Misalnya, Ganjar kerap tidak diundang di acara PDI-P yang digelar di wilayahnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, beberapa elite partai banteng juga pernah terang-terangan menyentil Ganjar, menyebutnya sebagai sosok yang kelewat ambisius untuk maju sebagai capres.

Dengan dibentuknya Dewan Kolonel, kata Ujang, harapan Ganjar untuk diusung sebagai capres PDI-P semakin menipis.

"Dari indikasi-indikasinya, saya melihat bahwa Puan itu kelihatannya menjadi skenario atau skema dan akan dijadikan sebagai capres oleh PDI-P di 2024 nanti, bukan Ganjar," ujarnya.

Kendati begitu, menurut Ujang, bukan berarti langkah yang diambil PDI-P tak berisiko. Mencalonkan Puan dengan elektabilitas rendah sebagai capres tentu berisiko menggagalkan kemenangan PDI-P.

Apalagi, ada kemungkinan jika Ganjar tak dicalonkan sebagai presiden, Gubernur Jawa Tengah itu bakal tetap maju sebagai capres lewat partai lain.

Namun demikian, Ujang yakin, risiko-risiko itu telah dihitung seluruhnya oleh PDI-P sehingga partai pimpinan Megawati tersebut siap untuk mati-matian bertarung pada pilpres.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," kata dia.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Sebelumnya, terungkap bahwa ada sejumlah kader PDI-P yang mengupayakan pencapresan Puan Maharani dengan membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 orang.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com