Kompas.com - 21/09/2022, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya yakin Pak Lukas akan mengormati proses hukum. Kalau belum karena alasan kesehatan, ya kami hormati. Untuk pendemo juga kami hormati," kata Boyamin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: KPK Akan Periksa Penghubung Lukas Enembe di Singapura, Terkait Aliran Dana Rp 560 Miliar

Menurut Boyamin, jika Enembe tidak sepakat ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka maka lebih baik menggunakan mekanisme praperadilan.

"Jika ini menjadi perdebatan, ada jalur praperadilan. Saya juga pernah mengalami hal demikian, saya menghormati dan memenuhi panggilan KPK," ujar Boyamin.

Gubernur Papua Lukas Enembe. (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI) Gubernur Papua Lukas Enembe.

Boyamin mengatakan, penyidik KPK tidak akan gegabah untuk menetapkan Enembe sebagai tersangka jika tidak mempunyai 2 alat bukti yang cukup.

"Penyidik manapun, jika minimal dua alat bukti cukup, bisa langsung penyidikan tanpa harus penyelidikan. Bahasa hukumnya sudah sederhana memang ada dua alat bukti," ucap Boyamin.

KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 5 September 2022.

Baca juga: KPK Akan Kumpulkan Bukti Temuan PPATK Terkait Transfer Lukas Enembe ke Kasino Judi

Kuasa hukum Enembe, Roy Renin, menyebut KPK menduga kliennya menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang dinilai tidak wajar.

Salah satu dari 12 temuan PPATK merupakan setoran tunai dari Enembe yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai Rp 560 miliar.

"Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Senin (19/9/2022).

Hingga saat ini KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Sebab, Lukas tidak memenuhi panggilan KPK pada 12 September lalu di Mako Brimob Papua.

Baca juga: Mahfud MD Dikritik Lakukan Intervensi Kasus Lukas Enembe, KSP: Menko Polhukam Sudah Terukur

Selain itu, Lukas Enembe juga disebut-sebut tidak akan meninggalkan Papua dan meminta penyidik KPK memeriksanya di kediamannya.

Penetapan Enembe sebagai tersangka gratifikasi memicu aksi unjuk rasa para pendukungnya di Jayapura. Bahkan rumah Lukas dijaga oleh massa pendukungnya.

KPK menyatakan sampai saat ini mereka tidak mengupayakan melakukan jemput paksa terhadap Enembe karena dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan di Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penetapan Enembe bukan rekayasa politik.

“Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Polri Pastikan Akan Bantu Penyidikan KPK Dalam Kasus Lukas Enembe jika Diminta

Mahfud juga menyatakan nilai dugaan korupsi yang dilakukab Enembe bukan hanya Rp 1 miliar.

“Saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas Enembe per hari ini itu sebesar Rp 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan Rp 1 miliar,” ujar Mahfud.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya, Syakirun Ni'am | Editor : Novianti Setuningsih, Sabrina Asril)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru Lebih Ringan Dibanding UU Pemberantasan Tipikor

Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru Lebih Ringan Dibanding UU Pemberantasan Tipikor

Nasional
Ada Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BNPT Diduga Kecolongan

Ada Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BNPT Diduga Kecolongan

Nasional
Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Nasional
Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Nasional
Moeldoko: Hentikan Ideologi Kekerasan, Stop Aksi Bom Bunuh Diri

Moeldoko: Hentikan Ideologi Kekerasan, Stop Aksi Bom Bunuh Diri

Nasional
Ferdy Sambo Kekeh Tak Perintahkan Menembak, Richard Eliezer Tersentak sampai Geleng-geleng Kepala

Ferdy Sambo Kekeh Tak Perintahkan Menembak, Richard Eliezer Tersentak sampai Geleng-geleng Kepala

Nasional
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi yang Diterima Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir

KPK Dalami Dugaan Gratifikasi yang Diterima Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir

Nasional
Wapres Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar

Wapres Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar Mantan Napi 'High Risk' Sempat Ditahan di Nusakambangan

Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar Mantan Napi "High Risk" Sempat Ditahan di Nusakambangan

Nasional
Pelaku Bom Astanaanyar Eks Napi Terorisme, Program Deradikalisasi Dipertanyakan

Pelaku Bom Astanaanyar Eks Napi Terorisme, Program Deradikalisasi Dipertanyakan

Nasional
Dalam Persidangan, Ferdy Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir Yosua

Dalam Persidangan, Ferdy Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Sudah Putusin Aja Lah, Hakim Sudah Simpulkan Klien Kami Bohong

Pengacara Ferdy Sambo: Sudah Putusin Aja Lah, Hakim Sudah Simpulkan Klien Kami Bohong

Nasional
71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

Nasional
Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Nasional
Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.