Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 37,7 Persen Responden Nilai Kualitas Demokrasi di Indonesia Memburuk

Kompas.com - 19/09/2022, 08:06 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan banyak responden yang menilai kualitas demokrasi Indonesia memburuk ketimbang tahun lalu.

Survei yang berlangsung 6-9 September 2022 itu merekam sebanyak 37,7 persen responden menyatakan kondisi demokrasi Tanah Air merosot.

Kemudian, 13,9 persen responden merasa kondisi demokrasi saat ini sama buruknya.

Di sisi lain, Peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni menyatakan masih ada masyarakat yang menilai kondisi demokrasi baik-baik saja.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Maraknya Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi

Hal itu ditunjukkan dari 23,2 persen responden yang mengungkapkan kondisi demokrasi masih sama baiknya, dan 20,3 persen responden merasa kondisi demokrasi saat ini malah semakin baik.

“Tidak sedikit yang menilai demokrasi di Indonesia masih jalan di tempat. Salah satunya disumbang oleh penilaian responden yang menyebut kondisi demokrasi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” papar Arita dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/9/2022).

Namun, survei Litbang Kompas turut menangkap optimisme publik terkait perbaikan demokrasi.

Hal itu ditunjukkan oleh 57,7 persen responden yang meyakini kualitas demokrasi bakal membaik.

“Keyakinan ini disokong oleh baiknya proses pemilu dan kuatnya masyarakat sipil,” kata Arita.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Responden Merasa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

“Sepertiga bagian responden menyebut berjalannya pemilu di Indonesia menjadi pendukung bagi jalannya demokrasi,” ujar Arita lagi.

Berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2022 menyatakan indeks demokrasi Indonesia 2021 berada di angka 6,71 persen dari skala 0-10.

Semakin tinggi angkanya menunjukkan kian baik situasi demokrasi di sebuah negara.

Capaian itu menempatkan peringkat demokrasi Indonesia meningkat dibanding tahun 2020 dari urutan 64 menjadi 52 dari 167 negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kontrol Publik terhadap Pemerintah Dianggap Semakin Baik

Namun, Indonesia masih tercatat sebagai negara dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.

Sementara itu, jajak pendapat Litbang Kompas melibatkan 504 responden dari 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon, penentuan sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih di angka 4,37 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Litbang Kompas: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com