Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecurangan Pemilu Disebut Terjadi Tahun 2009, Demokrat: Jangan Mengada-Ada Bang Hasto

Kompas.com - 19/09/2022, 06:16 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak menyampaikan komentar secara serampangan. 

Hal itu disampaikannya menanggapi pendapat Hasto yang mengatakan adanya kecurangan Pemilu 2009 yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI periode kedua.

“Tidak ada itu hasil daftar pemilih tetap (DPT) 2009 bermasalah, ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ada Bang Hasto,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Ia mengklaim jumlah suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009 meningkat tiga kali lipat karena prestasi SBY yang dirasakan masyarakat.

Baca juga: Tanggapi SBY, Hasto Singgung Anas Urbaningrum Masuk Demokrat Setelah Jabat Ketua KPU

“Pengangguran semakin sedikit, gaji PNS termasuk guru, dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi, pendapatan per kapita meningkat drastis, dan keuangan negara stabil,” paparnya.

Herzaky juga menyinggung di era SBY demokrasi berjalan dengan baik dan polarisasi tak terjadi.

“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” katanya.

“Ya, makanya wajar saja suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis,” ujar Herzaky melanjutkan.

Baca juga: Saling Sindir Partai Demokrat dan PDI-P, dari Proyek Gunting Pita dan Pemilu 2024 Settingan

Terakhir, Herzaky turut menyinggung adanya kasus korupsi yang melibatkan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

“Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya.

Diketahui, Hasto membalas komentar SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Pidato SBY dalam forum tertutup tersebar di media sosial yang mengatakan bakal turun gunung dalam mengawal kontestasi elektoral mendatang.

Baca juga: Hasto: Setahu Saya, SBY Tidak Pernah Lagi Naik Gunung

Alasannya, SBY menerima informasi bakal ada upaya kecurangan pada gelaran Pemilu 2024.

Hasto menanggapi pernyataan SBY dengan mengungkapkan bahwa kecurangan justru terjadi pada Pemilu 2019. Seperti manipulasi DPT di Pacitan, Jawa Timur.

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ungkap Hasto.

Baca juga: Saling Sindir Partai Demokrat dan PDI-P, dari Proyek Gunting Pita dan Pemilu 2024 Settingan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com