Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Bakal Berhemat Pasca-kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukan mayoritas publik bakal berhemat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan jajak pendapat yang melibatkan 504 responden di 34 provinsi itu, total 59,8 persen mengungkapkan bakal berhemat.

Situasi itu dipandang kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

“Sebagian besar responden dalam jajak pendapat ini mengaku akan lebih mengencangkan ikat pinggang setelah harga BBM dan kebutuhan pokok naik,” ungkap peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dikutip dari Kompas.id, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: 63,4 Persen Responden Khawatir Tarif BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

“Bisa dibayangkan jika banyak masyarakat menahan konsumsi, hal itu tentu akan memengaruhi perputaran ekonomi,” sambungnya.

Adapun responden yang berhemat terbagi menjadi 22,5 persen yang menyatakan bakal sangat berhemat dan 37,3 persen yang akan berhemat.

Sementara itu, 40,1 persen responden mengungkapkan biasa saja atau tidak melakukan penghematan.

Litbang KOMPAS Litbang Kompas mensurvei soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai berlaku 3 September 2022.

Rangga menjelaskan, responden yang bakal mengurangi pengeluaran berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Sementara itu, sebagian besar masyarakat pada golongan yang lebih mapan cenderung tetap mempertahankan gaya hidupnya," ujar dia.

Maka, dalam pandangannya, kenaikan harga BBM akan semakin membuat kesulitan masyarakat ekonomi menengah dan bawah.

"Tak ayal, hal ini kian menunjukkan kebijalan menaikkan harga BBM akan semakin menyudutkan posisi masyarakat yang masih rentan secara ekonomi," tandasnya.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara yang berlangsung pada 6-9 September 2022.

Baca juga: Kilas Balik Momen Megawati dan Puan Menangis Tolak Kenaikan Harga BBM yang Diungkit dalam Demo Buruh

Sampel diambil secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,37 persen.