Kompas.com - 12/09/2022, 12:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Peduli Data Pribadi yang tergabung dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pers, YLBHI, SAFEnet dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta membuka posko virtual pengaduan kebocoran data pribadi yang ada di berbagai instansi pemerintah.

Posko tersebut diluncurkan pada Jumat (9/9/2022) lalu, namun situs pengaduan saat peluncuran masih proses perampungan.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, bentuk posko hanya virtual dan bisa diakses di laman website https://safenet.typeform.com/databocor.

Baca juga: Ulah Hacker Bjorka Bobol Data Surat Jokowi hingga Ancaman Dijerat Pidana

"Aduan bisa melalui link yang sudah dicantumkan," kata Ade melalui pesan singkat, Senin (12/9/2022).

Kompas.com mencoba menelusuri laman yang dikirimkan Ade.

pertama kali masuk website, terdapat keterangan bahwa pembentukan posko dimaksudkan untuk mengajak masyarakat yang menjadi korban kebocoran data pribadi yang diwajibkan pihak pemerintah bisa mengadu untuk memperjuangkan hak perlindungan data pribadi.

"Posko aduan ini dibuat untuk mewadahi masyarakat yang ingin sama-sama berjuang dalam mengadvokasi kasus kebocoran data pribadi di berbagai instansi pemerintahan. Semua yang melakukan aduan diharapkan berkomitmen untuk ikut menjalani semua proses advokasi terkait kasus kebocoran data pribadi ini," tulis laman pengaduan.

Selanjutnya, pengadu akan diminta mengisi formulir berupa nama, alamat email dan memilih salah satu kebocoran data yang dialami.

Langkah berikutnya, pengadu diminta untuk mengunggah screenshot kebocoran data sebagai bukti, berupa tangkapan layar dari situs pengecekan kebocoran data seperti periksadata.com.

Setelah mengunggah bukti tangkapan layar, pengadu diantarkan ke laman terakhir pengaduan.

Tim verifikasi akan menghubungi apabila ada langkah selanjutnya terkait advokasi kasus kebocoran data pribadi.

Saat konferensi pers peluncuran, Ade mengatakan pengaduan yang sudah terkumpul nantinya akan dijadikan bahan untuk melakukan penuntutan hukum kepada pemerintah.

"Sangat mungkin kita menuju ke sana (proses hukum), tapi kita melihat dulu konteks peristiwa yang terjadi yang diadukan, kita akan dalami, kita akan melihat bukti-bukti yang ada, keadaan yang dialami oleh si pengadu, baru kemudian bisa kita tentukan lanjutan proses hukum atau misalkan ke advokasi lain," papar Ade.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.