Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Klaim Kenaikan Harga BBM Tak Guncang Sektor Transportasi

Kompas.com - 09/09/2022, 13:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeklaim, sektor transportasi tidak terguncang akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Budi mengakui, kenaikan harga BBM tentu berdampak pada sektor transportasi, tetapi hal itu masih bisa dikelola oleh pemerintah.

"Relatif sektor transportasi itu tidak terjadi suatu guncangan. Bahwa 1-2 hari ada masalah, iya, tapi kita akan jalani ini," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Tarif Ojol Naik, Menhub Klaim Sudah Dengarkan Semua Pihak

Budi mengatakan, upaya meredam dampak kenaikan BBM terhadap sektor transportasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah pun telah diinstruksikan untuk memberikan subsidi di daerah masing-masing.

"Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian, kita kompak, Pak Presiden bicara, Menteri Keuangan bicara, Pak Luhut bicara, kami bicara dan sebagainya," kata Budi.

Budi pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo serta para menteri karena telah membahas rencana kenaikan BBM berkali-kali sebelum mengambil keputusan.

"Kita membahas itu tidak satu kali, lebih dari 10 kali kita ratas dan sosialisasinya tuh soft sekali," ujar dia.

Baca juga: Menhub Sebut Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tak Signifikan ke Transportasi Umum

Diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis BBM yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu.

Harga Pertalite mengalami kenaikan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan, tarif angkutan umum di DKI Jakarta akan ikut naik imbas kenaikan harga BBM

Ketua Organda DKI DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI berkait penyesuaian tarif angkutan umum pasca-kenaikan harga BBM.

"Estimasi kami (naik) 12,5 persen sampai 17,5 persen lah lebih kurang. Itu untuk angkutan orang ya. Untuk barang atau logistik pasti juga ada kenaikan," ujar Shafruhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com