Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menteri Trenggono Bawa Agenda Ekonomi Biru Indonesia pada Sidang Ke-35 COFI FAO

Kompas.com - 05/09/2022, 17:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) telah menetapkan lima strategi ekonomi biru untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki.

Dia mengatakan itu dalam sidang The Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022).

Dia memaparkan, strategi pertama adalah program perluasan kawasan konservasi terbatas dengan target 30 persen dari seluruh perairan untuk menjaga serapan karbon serta memproduksi oksigen, hingga sebagai zona spawning dan nursery ground.

Kedua, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga populasi perikanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, program pengembangan budi daya perikanan untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada kegiatan budi daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca juga: Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Keempat, program yang menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan akibat aktivitas ekonomi.

Kelima, program ekonomi sampah yang melibatkan nelayan lokal dan industri dengan cara tidak mengambil ikan tetapi mengambil sampah di laut dalam kurun waktu tertentu. 

"Kita tidak bisa hanya mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi laut kita. Kita harus bertindak secara bertanggung jawab,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Trenggono menegaskan, nasib generasi masa depan ditentukan oleh komitmen para pemimpin dunia dalam melindungi dan mempertahankan laut.

Dia juga mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengelola kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdiskusi dengan Peter Thomson,  Diplomat Fiji and the United Nations Secretary-General's Special Envoy for the Ocean.
DOK. Humas Kementerian KP Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdiskusi dengan Peter Thomson, Diplomat Fiji and the United Nations Secretary-General's Special Envoy for the Ocean.

Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?

Trenggono meyakini, implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global.

Terlebih, Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa kebutuhan protein global akan meningkat hingga 70 persen pada 2050.

Dia menyebutkan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia.

“Indonesia terus bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan keperluan dan kesejahteraan masyarakat sembari mampu menyediakan lingkungan laut yang sehat," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan, selain menyampaikan general statement pada Sidang ke-35 COFI, Trenggono akan menyampaikan pidato pada High Level Special Event of The International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA).

Baca juga: Dirjen PDSPKP: Strategi Menteri Trenggono Tingkatkan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com