Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Subsidi Bisa Capai Rp 700 Triliun jika Harga BBM Tak Dinaikkan

Kompas.com - 02/09/2022, 16:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyinggung besarnya subsidi energi yang digelontorkan pemerintah saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (2/9/2022).

Moeldoko mengatakan, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjangkau masyarakat dengan mengeluarkan subsidi.

"Kalian (mahasiswa) harus memahami bahwa negara mengeluarkan subsidi Rp 502 rupiah untuk menjaga supaya harga BBM dan elpiji yang 3 kilogram itu tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Jumlah ini sungguh sangat besar,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Siap Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Polda Metro: Ini Kebijakan Mulia, Subsidi Dialihkan untuk Bansos

Moeldoko menyebutkan, angka tersebut dapat membengkak Rp 198 triliun lebih besar bila harga BBM tidak dinaikkan.

"Kalau harga BBM tidak dinaikkan, tentu negara akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk subsidi, yang nilainya mencapai Rp 198 triliun. Ini sebuah tantangan besar yang kini sedang kita hadapi,” kata dia.

Mantan panglima TNI itu menuturkan, masalah energi merupakan salah satu dari tiga tantangan besar yang dialami Indonesia di tingkat global, selain krisis pangan dan energi.

Ia mengatakan, krisis itu terjadi akibat ketidakpastian situasi global imbas perubahan dunia yang cepat, penuh risiko, rumit, dan penuh kejutan.

"Belum selesai kita menghadapi pandemi, muncul konflik Rusia-Ukraina yang membuat situasi dan kondisi global berubah sangat dinamis, dan ini sudah pasti berdampak kepada Indonesia,” kata Moeldoko.

Baca juga: Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi, Presiden PKS: Pertimbangkan Kembali Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Ia menambahkan, pemerintah juga menghadapi banyak tantangan di dalam negeri, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, serta penyerapan angkatan kerja baru.

Moeldoko mengeklaim, pemerintah telah bekerja keras mengatasi tantangan itu dengan membangun infrastruktur dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda prioritas.

"Soal kesehatan, pemerintah juga sedang bekerja keras untuk menurunkan angka stunting. Sehingga persoalan jamban saja dibahas di rapat kabiner. Nah, Ini semua disiapkan oleh pemerintah untuk kalian agar bisa membawa Indonesia Maju pada 2045,” ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com