Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Minta Jajarannya Waspadai Makelar Kasus dari Dalam dan Luar TNI AL

Kompas.com - 29/08/2022, 10:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meminta jajarannya mewaspadai makelar kasus, baik dari dalam maupun luar TNI AL.

Yudo menyebut bahwa makelar kasus tersebut mengaku bisa menyelesaikan masalah yang menimpa prajurit dengan mengeklaim mempunyai teman dekat pejabat.

Yudo pun meminta jajarannya agar mengecek apabila terdapat pihak-pihak yang terlibat makelar kasus.

“Harus berani cross check,” kata Yudo dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal), Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: KSAL Sebut Hidrografi Berperan Penting dalam Keamanan Navigasi ALKI

Yudo mengatakan hal itu saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL di Akademi Angkatan Laut (AAL), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Yudo menyampaikan sejumlah poin penting di berbagai bidang yang harus dibenahi dan dilaksanakan, antara lain bidang pengawasan, perencanaan dan anggaran, intelijen maritim, operasi dan latihan, personel, logistik, potensi maritim, hukum, Polisi Militer (Pomal), kesehatan, pendidikan, hingga kemarkasan.

Pada bidang hukum, Yudo menitikberatkan mengenai permasalahan banyaknya personel TNI AL yang sedang tertimpa permasalahan dan ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan janji akan menyelesaikan permasalahan secara cepat.

Pihak makelar kasus tersebut juga turut meminta sejumlah uang agar permasalahan dapat terselesaikan segera.

Yudo menegaskan, ia akan memberikan sanksi apabila prajurit terlibat dalam makelar kasus.

“Baik penyidik atau orang yang berkasus, dua-duanya akan kena semua” ucap Yudo.

Demikian juga di tingkat komando utama (Kotama) maupun di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang sedang menangani suatu kasus tidak mudah percaya terhadap ulah makelar kasus yang acap kali membawa nama KSAL.

Baca juga: KSAL: Pusaran Geopolitik Dunia Bergeser ke Asia Tenggara dan Asia

Oleh sebab itu, Yudo meminta agar para komandan satuan jangan langsung percaya tanpa ada cross check kepada Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) atau dirinya langsung mengenai kebenaran permintaan tersebut.

Apabila hal itu terjadi, Yudo memerintahkan kepada Pomal untuk melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh personel yang terlibat di dalamnya.

“Semua pelanggaran hukum pidana maupun disiplin tersebut harus diproses berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Pomal,” kata dia.

Yudo mengatakan, jika terbukti terlibat, sanksi hukuman nantinya harus disesuaikan dengan aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com