Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sudah Serahkan Nama Kader PDI-P Calon Menpan-RB ke Jokowi

Kompas.com - 23/08/2022, 19:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menyerahkan nama pengganti dari almarhum Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan, ada lebih dari satu nama kader PDI-P yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menpan-RB.

"Ya pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Disebut Layak Jadi Menpan-RB, Ini Respons Olly Dondokambey

Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, maka presiden lah yang berhak memutuskan siapa nama yang akan dipilih untuk menggantikan Tjahjo.

"Sehingga nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak Presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto.

Ditanya siapa nama-nama yang diserahkan kepada Jokowi, Hasto enggan menjawab.

Baca juga: Soal Nama Pengganti Tjahjo Jadi Menpan RB, Puan: Pasti Bikin Kejutan

Dia mengatakan, sebelumnya, PDI-P menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo, setelah 40 hari masa berkabung selesai.

Menurutnya, hal tersebut, kini sudah terlampaui. Dengan demikian, dalam waktu dekat, Jokowi akan mengumumkan nama itu.

"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Jokowi segera melantik Menpan-RB yang akan menggantikan Tjahjo Kumolo.

Baca juga: Wapres Sebut Akan Ada Reshuffle Kabinet, Isi Pos Menpan-RB dan Wamenlu

"Insya Allah (minggu depan). Kita usahakan. Karena beliau (presiden) besok kunjungan kerja ke Karawang. Kemudian saat akhir Agustus kunjungan ke daerah timur Indonesia," ujar Heru di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022).

Saat disinggung soal nama-nama yang telah mengerucut menjadi kandidat Menpan-RB, Heru enggan memberikan penjelasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com