Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB Jelaskan Gangguan Internal yang Pertanyakan Koalisi dengan Gerindra

Kompas.com - 23/08/2022, 15:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menjelaskan soal pihak internal PKB yang sempat tak menyetujui koalisi dengan Partai Gerindra.

Ia mengungkapkan beberapa pihak mempertanyakan alasan kerja sama dua partai politik (parpol) itu karena PKB telah memberi mandat Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) sesuai hasil Muktamar PKB tiga tahun lalu.

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Bakal Bentuk Sekber hingga Tingkat Kecamatan

“Karena begitu bergabung dengan partai yang secara konfigurasi suaranya lebih besar, artinya kan (keputusan pencapresan Muhaimin) pasti (bisa) berubah,” tutur Huda dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Ia mengatakan, ada pihak internal yang takut jika keputusan membentuk koalisi dapat menyebabkan Cak Imin tak bisa menjadi capres.

Maka pihaknya mesti memberi penjelasan rasional yang bisa diterima oleh semua pihak.

Baca juga: Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

“Kira-kira (koalisi) yang paling rasional kita bisa pegang sebagai kondisi objektif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak,” katanya.

Huda menegaskan kelompok itulah yang dimaksud Cak Imin sebagai pihak internal yang sempat menahan keputusan koalisi dengan Partai Gerindra.

Ia mengungkapkan hingga kini belum ada keputusan dari Cak Imin maupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal siapa figur yang bakal menjadi capres-cawapres dari koalisi.

Baca juga: Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

“Kalau ditanya sekarang siapa capres dan cawapresnya, keduanya tetap sebagai capresnya. Dinamika internal saya kira begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Umum PKB Cak Imin mengungkapkan ada resistensi dari pihak eksternal dan internal PKB soal keputusan kerja sama dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pemilu 2024.

Namun ia mengaku berhasil meredam gelombang penolakan tersebut.

“Biasa pro dan kontra, dan alhamdulilah semua akhirnya tetap kita jalankan. Pokoknya ada dari internal dan eksternal, saya enggak bisa sebut,” ujar Cak Imin ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Berkoalisi dengan KIB ketimbang Gerindra-PKB

“Makanya yang saya bilang, mohon izin, minta permisi kepada semua yang pro dan kontra bahwa ini tahapan yang harus dilalui PKB bersama Gerindra,” imbuhnya.

Diketahui koalisi PKB-Gerindra resmi terbentuk setelah penandatanganan piagam deklarasi koalisi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Piagam deklarasi berisi lima poin kesepakatan, salah satunya terkait pencalonan capres-cawapres koalisi ditentukan atas keputusan bersama antara Prabowo dan Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com