Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mempertanyakan pernyataan Fraksi Golkar MPR RI yang menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) belum diputuskan bersama.

Ia menyebutkan delapan fraksi di MPR dan DPD RI sudah menyetujui adanya PPHN tersebut.

“Saya juga heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan kok dari partai saya sendiri dipersoalkan, ada apa?” tutur Bamsoet ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

“Ini kan publik melihatnya aneh. Kalau ada ketidaksesuaian kan bisa kita bicarakan di internal partai,” ungkap dia.

Baca juga: Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Bamsoet menyayangkan pendapat sikap Fraksi Partai Golkar itu karena dapat mencoreng kehormatan MPR.

“Ini menyangkut marwah MPR. Bukan (kehormatan) saya pribadi,” ucap dia.

Sebab, dalam sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD, Selasa (16/8/2022) telah disampaikan internal MPR telah menyetujui adanya PPHN.

Bamsoet menegaskan apa yang ia sampaikan dalam sidang tahunan telah sesuai dengan kesepakatan di internal MPR.

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Keluhkan PPHN yang Tak Kunjung Terealisasi

Ada tiga hal yang disetujui. Pertama, menyetujui laporan badan-badan pengkajian ketatanegaraan diterima.

Kedua, sepakat membentuk panitia adhoc untuk menindaklanjuti hasil badan pengkajian.

“Rapat gabungan juga sudah menyetujui komposisi secara proporsional anggota panitia adhoc MPR yang akan kita tetapkan dan serahkan di sidang MPR awal September atau pertengahan September mendatang,” papar Bamsoet.

Terakhir, ia meminta semua pihak menghargai kesepakatan di internal MPR dan tidak egois dengan kepentingannya masing-masing.

“Kita harus menghargai perbedaan, menghargai keinginan banyak suara. Karena apalagi di MPR ini kita tidak bisa ‘pokoknya’ atau tidak bisa menang-menangan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menyebut pernyataan Bamset dalam sidang tahunan tidak benar.

Ia mengklaim belum ada kesepakatan di internal MPR soal keberadaan PPHN.