Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

Kompas.com - 19/08/2022, 08:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih terbuka lebar.

Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya berpeluang berkoalisi dengan partai-partai pengusung Jokowi saat ini, salah satunya Gerindra.

"Rencana negosiasi ini seolah membuka kembali wacana pengusungan pasangan Prabowo-Puan," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Menurut Umam, koalisi PDI-P dengan Gerindra masih memungkinkan kendati partai pimpinan Prabowo Subianto itu telah meresmikan koalisinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sejauh ini, koalisi Gerindra-PKB belum memiliki calon wakil presiden (cawapres). Hanya Prabowo yang telah mendeklarasikan diri hendak maju kembali sebagai calon presiden (capres).

Jika wacana duet Prabowo-Puan terealisasi, kata Umam, maka ambisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk melenggang ke panggung pilpres bakal kandas.

"Bagi Gerindra dan PKB, langkah renegosiasi berpotensi membuyarkan rencana koalisi, mengembalikan relevansi pasangan Prabowo-Puan, sekaligus berpeluang menggagalkan pencawapresan Muhaimin," ujarnya.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Umam berpendapat, lewat pernyataan sekjennya, PDI-P tampak ingin menata ulang peta koalisi Pilpres 2024 yang kini sudah mulai terbentuk.

Sebabnya, beberapa partai koalisi Jokowi sedianya sudah membentuk kongsi masing-masing.

Gerindra berkoalisi dengan PKB, sedangkan Golkar bekerja sama dengan PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Kendati pernyataan Hasto soal terbukanya peluang koalisi dengan beberapa partai sedikit terlambat, menurut Umam, peluang perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi.

Sebab, selain belum ada nama capres-cawapres final, besarnya suara PDI-P pada pemilu sebelumnya juga bisa menjadi daya tarik partai-partai untuk bekerja sama.

Namun demikian, ini juga bergantung pada capres atau cawapres yang ditawarkan oleh PDI-P.

Sejauh ini, beredar dua nama yang disebut-sebut berpotensi dicalonkan partai banteng, yakni Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang merupakan putri mahkota partai, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi.

"Bisa saja PDI-P memainkan dua kartu, dengan mengusung Puan di satu sisi dan juga mendorong Ganjar di sisi lain melalui gerbong lain," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Gerindra: Komunikasi dengan PDI-P Pasca-kerja Sama dengan PKB Sangat Bagus

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Jokowi. Koalisi yang dimaksud adalah untuk menyambut Pilpres 2024.

"Tidak hanya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Hasto mengatakan, partainya dekat dengan partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com