Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur direncanakan sebesar Rp 392 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk, antara lain, penguatan penyediaan layanan dasar dan pemerataan infrastruktur.

"Anggaran untuk infrastruktur Rp 392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas," ujar Jokowi dalam pemaparan rencana anggaran dan pendapatan belanja negara (RAPBN) 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

"Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK," lanjutnya.

Kemudian, untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta.

Skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi model pembiayaan yang ditawarkan.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, anggaran perlindungan sosial pada 2023 direncanakan sebesar Rp 479,1 triliun.

Baca juga: Momen Puan Ajak Selfie Jokowi, Megawati, dan Maruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membatu masyarakat miskin dan rentan.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," jelas Jokowi.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Jokowi, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima.

Yakni melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Sementara itu, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," jelas Jokowi.

Dia menambahkan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal.

Yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Baca juga: Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Selanjutnya, penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Kemudian, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun.

Menurut presiden, anggaran pos kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Kemudian, untuk percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.