Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Kompas.com - 15/08/2022, 15:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan peluang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai calon presiden (capres) akan bergantung pada elektabilitasnya sendiri.

Kendati demikian, pihaknya terus mendorong agar nama AHY tetap dibahas Demokrat dalam pembicaraan mengenai pembentukan koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Selain Nasdem dan PKS, Demokrat Berencana Komunikasi dengan Gerindra

"Tergantung elektabilitas nanti. Kalau tiba-tiba AHY elektabilitas nomor satu, misalkan. Kalau nomor satu semua pasti mau. Jadi faktor itu," kata Syarief ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Dalam mengusung kandidat capres, ia memastikan, Demokrat bersikap terbuka dengan partai lain yang akan bekerja sama dalam koalisi. Oleh karenanya, pengajuan nama AHY sebagai capres tidak menjadi syarat utama dalam membentuk koalisi itu.

Baca juga: Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

"Demokrat sangat mendorong (AHY capres). Tapi tidak merupakan persyaratan, kami sangat terbuka," jelas anggota Komisi I DPR itu.

Lebih lanjut, Syarief melihat Demokrat memiliki pekerjaan rumah untuk menaikkan elektabilitas AHY.

Merujuk hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Baca juga: Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

 

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

"Kesepakatan di antara koalisi nanti. Tentu saja kita berkoalisi dengan partai A misalnya, ya nanti kita duduk bareng-bareng. Siapa sebagai nomor satu, siapa nomor dua," tutur Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com