Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Kompas.com - 10/08/2022, 16:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para wali kota fokus mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di daerah.

"Saya minta wali kota fokus mengendalikan inflasi. Pasalnya, inflasi hanya bisa ditangani melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Tito mengatakan, wali kota berperan penting dalam mengendalikan inflasi di daerah. Sebab, sebagian besar masyakat bermukim di wilayah perkotaan.

Selain itu, jumlah kota di Indonesia juga terbilang banyak, dengan total 98 kota.

"Karena itu, wali kota merupakan salah satu power yang dimiliki Indonesia, termasuk dalam mengendalikan inflasi," tegasnya.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Risiko Kenaikan Inflasi ke Masyarakat

Meski demikian, Tito mengingatkan, perlu kemauan politik dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Salah satunya dapat dilakukan dengan menugaskan TPID dan Satgas Pangan untuk memantau laju kenaikan harga setiap harinya.

"Utamanya dalam memonitor harga bahan pokok. Political will (kemauan politik) saja sudah bagus, sudah memerintahkan saja sudah bagus," tuturnya

"Kalau mau turun langsung ke teknis memberikan penjelasan dan memberikan arahan kepada Tim TPID dan Satgas Pangannya, jempol dua,” pesan Tito.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Risiko Kenaikan Inflasi ke Masyarakat

Dia mengatakan, apabila dalam pemantauan menemukan adanya kenaikan harga yang signifikan, pemda diimbau segera melapor dan mengecek penyebab kenaikan tersebut.

Jika kenaikan itu akibat kurangnya suplai barang, pemda dapat memetakan penanganan.

"Misalnya suplai yang menyangkut komoditas produksi dalam negeri, maka Pemda perlu mencari cara, termasuk bekerja sama dengan daerah lain yang ketersediaan barangnya melimpah," tutur Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com