Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Inflasi Masih di Angka 2,6 Persen, Harus Kita Perbaiki

Kompas.com - 28/04/2022, 13:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, inflasi Indonesia saat ini masih berada di angka 2,6 persen.

Meski masih jauh lebih rendah daripada negara-negara lain, Presiden meminta kondisi ini harus diperbaiki.

"Inflasi saat ini kalau kita lihat misalnya yang paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen, Amerika yang biasanya 1 persen sekarang sudah 8,5 persen," ujar Jokowi saat menyampaikan paparannya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari Istana Negara, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: KSP Sebut Pemerintah Terus Perkuat Bantalan Sosial untuk Antisipasi Dampak Inflasi

"Negara kita alhamdullilah terakhir masih berada di angka 2,6 persen. Ini yang bersama-sama harus kita perbaiki dan kita pertahankan," tegasnya.

Kepala Negara mengungkapkan, tahun ini dan tahun depan Indonesia akan menghadapi situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak dan penuh dengan ketidakpastian.

Di sisi lain, pandemi belum sepenuhnya berakhir.

"Beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran Covid-19, bahkan masih melakukan lockdown. Kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya ke mana-mana," tutur Jokowi.

"Belum lagi dunia yang dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan," lanjutnya.

Baca juga: Singgung Pandemi hingga Inflasi, Jokowi: Kita Harus Siap jika Krisis Ini Berlanjut Tahun Depan

Serangkaian kondisi di atas menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan.

Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak waspada dan benar-benar menghitung secara detail sehingga langkah antisipasinya tepat serta siap jika krisis ini berlanjut sampai tahun depan.

"Hati-hati semuanya, semuanya kita harus punya sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini," tegas presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com