Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Debat Capres sebagai Produk Industri Hiburan

Kompas.com - 02/08/2022, 09:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAK terasa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Tontonan yang didambakan masyarakat Indonesia adalah adu debat para calon presiden (capres) di layar kaca televisi.

Mengadu mereka yang berambisi menjadi presiden untuk berdebat secara terbuka lewat siaran televisi memang secara ekonomis-bisnis lukratif untuk diperjualbelikan di pasar bebas sebagai produk industri hiburan seperti adu jotos antara manusia di ring tinju sampai adu jangkrik di gelanggang perjudian. Secara politis untuk kepentingan negara, manfaatnya selalu bisa dipertanyakan.

Kemampuan berdebat seseorang mungkin dibutuhkan untuk menjadi pengacara atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi tidak terlalu relevan untuk menjadi seorang kepala negara. Seorang yang pintar debat seperti Adolf Hitler atau Mussolini terbukti justru menjadi para kepala negara yang sangat buruk.

Baca juga: Memori Proses Pilpres 2004, dari Debat Capres hingga Pemungutan Suara

Yang utama dibutuhkan seorang kepala negara sebenarnya bukan keahlian berdebat tetapi kemampuan dan kemauan memimpin tatalaksana suatu lembaga kepemerintahan luar biasa kompleks meliputi anekaragam bidang mulai dari keamanan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan, perumahan, kependudukan, kependidikan, keagamaan, sampai kemanusiaan.

Apalagi debat termasuk suatu kemampuan yang sulit bahkan mustahil diukur secara akurat tepat, benar dan baku seperti mengukur kemampuan seorang olahragawan berlari, melompat, melempar atau mengangkat. Prestasi olahraga memang lebih bisa diukur secara akurat berdasarkan kaidah ukuran yang telah disepakati bersama, ketimbang prestasi debat.

Adu debat capres sebagai produk andalan industri hiburan dipelopori oleh Amerika Serikat (AS) yang memang terdepan maka terunggul dalam industri hiburan di planet Bumi.

Namun sebenarnya patetis alias menyedihkan campur menggelikan bagaimana masing-masing kelompok pendukung capres sibuk mengklaim tokoh junjungan masing-masing berhasil mengalahkan tokoh lawan politik masing-masing. Bahkan demi memengaruhi skor menggunakan jalur jajak pendapat yang hasilnya bisa dibeli sesuai kehendak pembeli. Sehingga, yang tampil pada kenyataan adu debat pilpres akhirnya tidak ada yang kalah sebab semua (harus) menang.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Yang lebih sibuk debat malah para pendukung dalam membela junjungan masing-masing di luar gelanggang adu debat yang resmi. Sebenarnya kasihan para capres dimanfaatkan sebagai sekedar produk industri hiburan seperti petinju atau pegulat bayaran di masa kini atau gladiator di masa Romawi.

Baca juga: Debat Capres AS Terakhir, Biden: Siapa Pun yang Sebabkan Kematian Banyak Orang Tak Bisa Jadi Presiden

Namun selama masyarakat masih senang menonton adu debat pilpres tentu sah-sah sajalah apabila adu debat pilpres yang sebenarnya mubazir untuk memilih capres yang baik tetap diselenggarakan di persada Nusantara tercinta ini.

Yang penting rakyat merasa terhibur dan pemilik perusahaan TV serta perusahaan event-organizer adu debat bisa memetik keuntungan dana berlimpah dari kegiatan adu debat sebagai produk lukratif industri hiburan selaras sukma pragmatisme serta kapitalisme sejati: Maju tak gentar, membela yang bayar!

Merdeka!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com