Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Surati Lukas Enembe, Koordinasi Pencarian Bupati Mamberamo Tengah

Kompas.com - 01/08/2022, 17:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat ke Gubernur Papua Lukas Enembe guna meminta bantuan pencarian Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang saat ini menyandang status buron.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, nama Ricky sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) per 15 Juli lalu. Surat penetapan DPO itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

“KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan tersangka,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (1/8/2022).

Baca juga: KPK Duga Ada Keterlibatan Oknum TNI AD terkait Kaburnya Bupati Mamberamo Tengah ke Papua Nugini

Menurut Ali, KPK ingin memastikan agar upaya penegakan hukum terkait korupsi yang dilakukan tidak mengganggu roda pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Selain itu, menurut Ali, Lukas juga bisa memastikan aktivitas pemerintahan di Mamberamo Tengah tetap berjalan normal.

“Kami tidak ingin dengan penegakan hukum yang kami lakukan kontraproduktif dengan kegiatan pemerintahan di Mamberamo Tengah,” kata Ali.

Pada kesempatan tersebut, Ali juga mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menghadapkan anggotanya yang diduga membantu Ricky kabur.

Selain itu, kata Ali, dalam perkara ini KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui keberadaan Ricky.

Lebih lanjut, KPK mengingatkan Ricky bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK. KPK juga mengancam pihak-pihak yang membantu Ricky bersembunyi bisa dijerat pidana.

“Diancam pidana pasal 21 UU Tipikor,” ujar Ali.

Baca juga: KPK Minta Bantuan KSAD Dudung Bawa Oknum TNI yang Diduga Terlibat Kaburnya Bupati Mamberamo Tengah

Sebagai informasi, Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemenang audisi Indonesian Idol 2014 Nowela Elizabeth Auparay dan presenter televisi swasta Brigita Manohara.

KPK juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap aset yang diduga milik Ricky di Kota Tangerang, Banten. Aset tersebut berupa rumah dan mobil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com