KPK Surati Lukas Enembe, Koordinasi Pencarian Bupati Mamberamo Tengah

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, nama Ricky sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) per 15 Juli lalu. Surat penetapan DPO itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

“KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan tersangka,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (1/8/2022).

Menurut Ali, KPK ingin memastikan agar upaya penegakan hukum terkait korupsi yang dilakukan tidak mengganggu roda pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Selain itu, menurut Ali, Lukas juga bisa memastikan aktivitas pemerintahan di Mamberamo Tengah tetap berjalan normal.

“Kami tidak ingin dengan penegakan hukum yang kami lakukan kontraproduktif dengan kegiatan pemerintahan di Mamberamo Tengah,” kata Ali.

Pada kesempatan tersebut, Ali juga mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menghadapkan anggotanya yang diduga membantu Ricky kabur.

Selain itu, kata Ali, dalam perkara ini KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui keberadaan Ricky.

Lebih lanjut, KPK mengingatkan Ricky bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK. KPK juga mengancam pihak-pihak yang membantu Ricky bersembunyi bisa dijerat pidana.

“Diancam pidana pasal 21 UU Tipikor,” ujar Ali.

Sebagai informasi, Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemenang audisi Indonesian Idol 2014 Nowela Elizabeth Auparay dan presenter televisi swasta Brigita Manohara.

KPK juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap aset yang diduga milik Ricky di Kota Tangerang, Banten. Aset tersebut berupa rumah dan mobil.