Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Oki Kurniawan
PNS

ASN Lembaga Administrasi Negara

ASN dan Kemerdekaan Pengembangan Kompetensi

Kompas.com - 31/07/2022, 06:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya dalam mendobrak protokol di Istana Kepresidenan.

Saat itu, di Hari Raya Idul Fitri tahun pertamanya menjabat, Presiden mengadakan acara halalbihalal. Dalam acara tersebut, Presiden turut mengundang masyarakat.

Kemudian protokol memintanya untuk berdiri di suatu titik, dan Presiden Jokowi pun mengikuti arahan tersebut.

Tahun kedua, Presiden Jokowi mengadakan acara halalbihalal lagi, lalu protokol memintanya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Apa yang dilakukan oleh Presiden?

Bapak Presiden langsung berkata kepada Mensesneg untuk berpindah lokasi.

“Pak ayo kita pindah lokasi lain”, ujar Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa hal itu Ia lakukan dalam upaya mendobrak protokol yang terlalu terpaku aturan dan terkadang tak memperhatikan konteks.

Ia khawatir, kepatuhan terhadap protokol seperti itu menjadi kebiasaan para menteri dan pejabat pembantunya.

“Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya kan dijadikan seperti undang-undang. Ini yang namanya monoton dan rutinitas,” lanjut Presiden.

Saya yakin gambaran tersebut bukan hanya mengarah pada petugas atau staf protokoler semata, namun juga mengarah kepada ASN secara luas.

Birokrasi kita masih dipandang sebagai birokrasi yang kaku, monoton, dan sering melakukan aktivitas yang bersifat rutinitas.

Mitos zona nyaman PNS

Profesi PNS masih menjadi profesi yang benci-benci cinta. Tidak sedikit orang yang membenci PNS karena menganggap PNS lelet, malas, dan kurang inovatif.

Di sisi lain, masih banyak orang yang masih bercita-cita menjadi PNS. Gambaran yang ada di masyarakat, menjadi PNS adalah profesi yang ideal dan menjanjikan masa depan yang cerah. Pekerjaan yang nyaman serta adanya kompensasi pensiun.

Sehingga saat ada seleksi CPNS, banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melamar. Padahal, situasi kenyamanan PNS saat ini tidak seperti yang dibayangkan dahulu.

Saya teringat perihal tutupnya gerai Giant tahun lalu. Para pengamat berpendapat bahwa tutupnya Giant disebabkan oleh perubahan pola perilaku belanja masyarakat serta gempuran e-commerce.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com