Tanggapi Usulan Bentuk Badan Sawit Indonesia, Moeldoko: Jangan Latah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi usulan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terkait pembentukan Badan Sawit Indonesia.

Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut belum bersifat urgent.

"Itu kan usulan dari Apkasindo ya. Kita sudah punya Badan Pangan Nasional. Jadi jangan kita latah sawit ada masalah, bikin badan sawit," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Dampak Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Apkasindo: Kami Petani Sawit Hancur Lebur

Moeldoko menilai, jika ada usulan lembaga baru sebenarnya bisa menginduk ke Badan Pangan Nasional.

"Saya pikir nanti bisa berinduk pada Badan Pangan Nasional karena itu sumber kebijakan ada di sana," tambahnya.

Sebelumnya, Apkasindo menyebutkan ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Salah satunya Apkasindo menekankan perlu membentuk Badan Sawit Indonesia (BADASI) yang langsung di bawah presiden.

Badan ini akan bertugas mengatur semua hal terkait sawit termasuk kondisi hulu hingga hilir.

Baca juga: Moeldoko: Harga TBS Sawit Anjlok, Petani Lemas Hadapi Situasi Ini

Apkasindo berpandangan, nantinya perusahaan kelapa sawit juga diwajibkan untuk terdaftar sebagai anggota

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), begitu juga dengan petani sawit melalui asosiasi yang dimonitor langsung oleh pemerintah.

"Kalau sudah seperti ini maka baik GAPKI maupun Petani sawit (melalui asosiasinya) harus didorong sebagai garda terdepan mitra kebijakan Pemerintah (BADASI), sehingga apapun keputusan regulasi pemerintah sudah mewakili tiga kepentingan (Korporasi, Petani dan Pemerintah) dan tentunya otoritas final-nya ada di pemerintah," kata Ketua DPP Apkasindo, Gulat Manurung, sebagaimana dilansir Kontan.co.id.