Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Masyarakat Kenali Gejala PMK Pada Hewan Ternak Lebih Dini

Kompas.com - 20/07/2022, 13:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Wiku Adisasmito berharap, masyarakat atau para peternak dapat mendeteksi lebih awal hewan ternak yang rentan terjangkit PMK.

Dia mengungkapkan, hewan rentan yang terinfeksi ditandai adanya lepuh atau erosi di mulut, lidah, gusi, lubang hidung puting dan di kulit sekitar kuku.

"Hewan lebih sering berbaring. Pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan, dan pada ternak perah dapat terjadi penurunan produksi susu yang sangat drastis," ujar Wiku dilansir dari siaran persnya pada Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Pemerintah Bakal Gencarkan Vaksinasi Hewan Ternak untuk Cegah PMK

Dia melanjutkan, virus PMK dapat menular ke hewan rentan PMK melalui kontak langsung dan tidak langsung.

Penularan melalui kontak langsung terjadi saat hewan yang sehat berkontak dengan hewan yang terinfeksi.

Sementara itu penularan melalui kontak tidak langsung dapat terjadi saat virus tidak sengaja terbawa oleh manusia.

Baca juga: Vaksinasi PMK Diprioritaskan pada Ternak Sehat di Zona Merah

"Seperti terjadinya kontaminasi pada anggota tubuh, pakaian atau alas kaki yang tengah digunakan, atau kontaminasi pada kendaraan atau peralatan yang kemudian berkontak dengan hewan rentan sehingga virus PMK menginfeksi hewan tersebut," jelas Wiku.

"Kita perlu memastikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan ketat untuk menjaga penyebaran virus PMK hewan rentan PMK lainnya," tegasnya.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan waspada, agar tidak menyebabkan dampak kerugian yang besar. Terlebih dapat berdampak pula pada usaha peternak maupun perekonomian nasional.

Baca juga: Pemerintah Larang Hewan Rentan PMK dan Produk Turunannya Keluar Masuk Bali

Ia menambahkan, wabah PMK juga berpotensi pada pembatasan dan pengaturan perjalanan manusia kedepannya.

"PMK dapat mengakibatkan kematian pada ternak, terjadinya penurunan stok daging nasional, berkurangnya produksi susu nasional, serta pelarangan atau pembatasan ekspor produk ternak dan turunannya," tambah Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com