Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Usul Pemerintah Dirikan Markas Militer Baru untuk Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 20/07/2022, 13:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong pemerintah mendirikan markas militer permanen di Papua sebagai upaya menyelesaikan konflik keamanan.

Ia menyebut keberadaan satuan tugas (satgas) keamanan yang bersifat sementara tidak efektif meredam perpecahan di Papua.

“Saya terus mendorong untuk dibentuknya markas-markas militer yang bersifat permanen, pembentukan Kodam baru, Kodim dan Koramil,” tutur Dave dalam diskusi bertajuk KKB Papua Kembali Berulah Di Mana Kehadiran Negara di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Ia menilai, keberadaan satgas keamanan yang memiliki masa tugas rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun tak bisa melakukan pendekatan kultural dan emosional secara optimal.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Gerak Cepat untuk Tangkap Penyerangan di Nduga, Papua

Maka, Dave mengusulkan agar markas militer permanen segera dibentuk di berbagai wilayah Papua.

“Sehingga (dapat) menjalin komunikasi intens dengan warga setempat, terbentuk ikatan batin, sehingga saling memperkuat dan terus membangun kecintaan pada NKRI kedepannya,” paparnya.

Di sisi lain, Dave berpandangan upaya pemerintah membentuk provinsi baru di Papua mesti didukung.

Sebab, pemekaran wilayah bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

“Ini penting untuk terus kita dukung, agar penyerataan pembangunan terus berjalan, penyerataan akses pendidikan berjalan (dengan) membentuk sekolah-sekolah baru,” katanya.

“Sekolah-sekolah vokasional sehingga ada masyarakat Papua yang ready untuk langsung masuk ke dunia kerja,” jelas dia.

Dave menuturkan, upaya ini penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Papua yang menjadi salah satu penyebab konflik keamanan.

Pasalnya, lanjut dia, seperempat warga di provinsi Papua dan Papua Barat hidup dalam kemiskinan dan tingkat literasi yang rendah.

“Inilah salah satu alasan kenapa masih terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan pertempuran atau pembunuhan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya 10 orang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Korban Terakhir Pembantaian KKB Nduga Berhasil Dievakuasi, Sempat Diwarnai Kontak Senjata

Pihak kepolisian mengungkapkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 09.15 WIT.

Saat itu, rombongan korban yang menggunakan truk dan sepeda motor dihadang oleh 15-20 orang KKB.

Tiga orang KKB disebut membawa senjata api larang panjang, dan satu orang lainnya membawa senjata api genggam. Pihak KKB diklaim, melakukan penembakan serampangan ke arah para korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com