Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IM57+ Duga Bupati Mamberamo Tengah Kabur karena Kebocoran Informasi di Internal KPK

Kompas.com - 18/07/2022, 21:14 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57 + Institute Mochamad Praswad Nugraha menduga kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak karena adanya kebocoran informasi di internal lembaga antirasuah.

Praswad mengatakan, Ricky lolos saat hendak dijemput paksa Tim KPK karena dua kali tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka.

“Upaya jemput paksa yang gagal ini membuktikan adanya kebocoran informasi di internal KPK,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Baca juga: KPK Cekal Bupati Mamberamo Tengah dan 3 Orang Lainnya Terkait Dugaan Kasus Suap

Praswad menambahkan, dugaan kebocoran informasi di internal KPK sudah berulang kali terjadi dan tak pernah terungkap hingga saat ini. 

Dia pun menyayangkan, KPK yang tidak pernah tuntas membongkar aktor kebocoran informasi tersebut.

Lebih jauh, Praswad menyebut kebocoran itu sebagai bagian dari praktek jual beli informasi.

“Tanpa adanya upaya pembocoran informasi dari pihak internal KPK, mustahil Ricky Pagawak bisa kabur,” ujar Praswad.

Baca juga: Imigrasi Duga Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Tak Resmi

Praswad mendesak pimpinan KPK segera menerbitkan surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) guna mengungkap sosok internal KPK yang diduga membocorkan dan menjual informasi itu.

Menurutnya, tindakan membocorkan informasi penyidikan berpotensi diproses sebagai perbuatan pidana dan menghalangi penyidikan.

“Bahkan berpotensi menjadi perbuatan bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ricky Pagawak,” tutur Praswad.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak sebagai buron.

Politikus Partai Demokrat itu diduga melarikan diri ke Papua Nugini setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan di wilayahnya.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Bupati Mamberamo Tengah Kabur, Pelariannya Diduga Dibantu Anggota Polisi

Berdasarkan informasi yang didapatkan Polda Papua, Ricky sempat terlihat di Jayapura pada 13 Juli. Keesokan harinya ia terlihat di Pasar Skouw, perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

“Kita masih upayakan, kita sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah," kata Dirreskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menduga Ricly melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalur tidak resmi. Sebab, Ditjen Imigrasi tidak mendapati adanya data Ricky keluar dari Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com