Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Dinilai Perlu Perkuat Solidaritas tapi Tetap Buka Komunikasi dengan Parpol Lain

Kompas.com - 16/07/2022, 18:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) punya pekerjaan rumah mengeratkan solidaritas antarpartai anggota koalisi.

Sebab, situasi dan dinamika politik di Indonesia menuju Pilpres 2024 masih cukup tinggi dan selalu berubah.

Solidaritas bisa mengeratkan anggota koalisi yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP agar tak berpencar kembali.

"Karena itu menjaga solidaritas itu sangat penting untuk bisa bersama-sama hingga akhir, hingga perjuangan tercapai, bisa meloloskan capres dan cawapresnya," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Soal Diplomasi Gowes PAN dan PDI-P, Pengamat: Komunikasi Politik Saja, Silaturahmi Biasa...

Kendati demikian, kata dia, mengeratkan solidaritas bukan berarti menutup komunikasi dengan partai lain.

Menurut Ujang, komunikasi antarpartai tetap perlu dijalin lantaran masing-masing partai membutuhkan satu sama lain.

Sama halnya seperti komunikasi yang dijalin antara Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan bersepeda bersama di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

"Saya menyarankan silakan berkomunikasi dengan pihak lain, partai lain, tapi solidaritas KIB harus dipegang, harus dijaga, karena KIB adalah partai pertama saat ini yang berani melakukan koalisi di awal," ucap dia.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu, Sekoci Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Lebih lanjut Ujang berpendapat, aksi gowes bersama yang dilakukan Hasto dan Eddy adalah bentuk silaturahmi dan aksi komunikasi politik semata.

Dia berpandangan, diplomasi "gowes" yang dilakoni kedua kader partai itu bukan sinyal PDI-P akan bergabung dengan KIB menyusul PAN bersama Golkar dan PPP.

Komunikasi yang terjalin antara PAN dan PDI-P merupakan bentuk saling menghargai. Sebab, kedua kubu, baik PAN dengan KIB maupun PDI-P, sudah memiliki "tiket" menuju kontestasi Pemilu 2024.

"Soal gowes itu, ya soal komunikasi politik saja. Kan tidak bisa antarpartai itu diam, tidak bergerak, tidak bersilaturahmi, dalam konteks pembangunan politik Indonesia, lah, kira-kira seperti itu," jelas dia.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu, Sekoci Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristyanto dan Eddy Soeparno bersepeda bersama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (16/7/2022).

Aksi gowes bersama ini sengaja dipilih keduanya agar pembahasan mengenai kerja sama kedua partai dapat dibahas lebih santai.

Namun, keduanya membantah bersepeda itu kental muatan politis.

Eddy menuturkan, perbincangannya bersama Hasto hanya tentang Indonesia ke depan dapat disegani di dunia internasional, selain membahas situasi penanganan Covid-19.

Baca juga: Diplomasi Gowes dengan PAN, Sinyal PDI Perjuangan Gabung KIB?

Hasto menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan soal pemilihan presiden di dalam kegiatan gowes santai itu. Sebab, perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama.

Kendati demikian, peluang kerja sama antarparpol masih tetap dapat dilakukan, terutama dalam hal peningkatan kualitas kader dan anggota legislatif.

"Kami menawarkan tidak bicara koalisi atau kerja sama parpol karena hal tersebut akan ada waktunya, namun yang penting bagaimana kerja sama meningkatkan kualitas kader seperti pelatihan bersama melalui Sekolah Partai," tutur Hasto, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com