Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontrak "Land Development" IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

Kompas.com - 11/07/2022, 13:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kontrak pembangunan lahan (land development) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan pada 15 Juli 2022 mendatang.

Basuki menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur pembagian lahan di IKN bagi masing-masing lembaga dan kementerian sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa dimodifikasi, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Basuki menuturkan, setelah meneken kontrak land development, proses akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu, barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail desain-kan dan membangun jadi lebih cepat," ujar Basuki.

Baca juga: Ini Kata Menteri PUPR soal Kabar Jokowi Akan Groundbreaking IKN Bulan Juli

Basuki menambahkan, lelang proyek-proyek tersebut pun baru diikuti oleh pihak-pihak dari dalam negeri.

Ia menyatakan, proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR pun tidak bekerja sama dengan lembaga asing karena didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau yang kami kerjakan dengan APBN karena ini adalah infrastruktur dasar semua. Mungkin nanti kalo ada rumah sakit, universitas, itu bisa investasi," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com