Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menilai bahwa anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 tidak akan naik signifikan meskipun ada beberapa wilayah baru.

Wilayah baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

"Tidak (naik signifikan). Basisnya kan pemilih, pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini, ini," kata Hasyim ditemui di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (6/7/2022).

"TPS-nya kalau jumlah pemilihnya segitu juga tidak bertambah," lanjutnya.

Baca juga: Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati memperkirakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 mungkin akan berubah dari nominal sementara yang saat ini disepakati Rp 76 triliun lebih.

Penyebabnya, KPU mesti membentuk kantor-kantor baru tingkat provinsi sehubungan dengan adanya 3 provinsi baru di Papua dan IKN, seandainya 4 wilayah itu dipastikan menggelar Pemilu 2024.

Saat ini, kepastian tersebut belum ada karena Undang-undang tentang Pemilu masih mengatur soal pemungutan suara di 34 provinsi dan beleid tersebut belum direvisi sampai sekarang.

Baca juga: KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

"Ini kan menambah anggaran untuk operasional kantornya, belum lagi membangun gedungnya. Proses seleksi SDM-nya juga biayanya kan tidak kecil," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Sementara itu, Hasyim menganggap bahwa kebutuhan anggaran untuk hal-hal di atas bisa disiasati melalui tata kelola anggaran.

"Kantor kan bisa pinjam-pakai. Untuk mengetahui biaya, lihat saja perkembangan jumlah pemilih dan TPS. Lain-lainnya enggak terlalu signifikan," kata dia.