Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Retno Singgung Perang Rusia-Ukraina Sebabkan Krisis Pangan di Acara FMM G20

Kompas.com - 08/07/2022, 11:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyinggung invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada negara-negara berkembang saat acara Pertemuan Menteri-menteri luar negeri (Foreign Ministerial Meeting/FMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/7/2022).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Retno menuturkan, dunia kembali menghadapi tantangan besar terkait krisis pangan dan energi akibat perang di Ukraina, yang di saat bersamaan juga belum pulih dari pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Dia mengatakan, dengan kondisi seperti ini, negara dengan kapasitas fiskal sempit, tidak bisa memberikan subsidi sehingga harga-harga pangan melejit di negaranya.

"Efek riak sedang dirasakan secara global pada makanan, energi, dan ruang fiskal. Dan seperti biasa, negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah paling terkena dampak," kata Retno dalam FMM G20 di Nusa Dua, Bali, yang disiarkan secara daring.

Akibat serangkaian tantangan dan permasalahan global ini, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2022. Padahal, sejumlah lembaga internasional memprediksi 2022 adalah tahun pemulihan.

Baca juga: Menlu Retno Pastikan Semua Menteri Luar Negeri G20 Hadiri Pertemuan Minggu Depan

Selain itu, lanjut Retno, inflasi dapat mencapai hingga 8,7 persen untuk negara-negara berkembang.

"Bisakah kita memecahkan masalah global ini sendiri? Jawabannya adalah tidak. Tantangan global membutuhkan solusi global. Tapi sejujurnya kita tidak dapat menyangkal bahwa semakin sulit bagi dunia untuk duduk bersama," ungkap Retno.

Kehilangan kepercayaan

Retno tak memungkiri, situasi dunia saat ini, membuat orang kehilangan kepercayaan pada multilateralisme dan kapasitasnya untuk merespons secara efektif tantangan global.

Multilateralisme, kata Retno, memang tidak sempurna. Tapi dunia tanpa multilateralisme disinyalir akan lebih buruk. Tanpa kehadiran perbedaan, unilateralisme akan menjadi norma. Dengan demikian, yang perkasa akan mengambil andil paling besar.

"Tentunya bukan ini yang kita inginkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga multilateralisme agar terwujud. Multilateralisme adalah satu-satunya mekanisme di mana semua negara terlepas dari ukuran dan kekayaannya, berdiri di atas pijakan yang sama dan diperlakukan sama," ungkap Retno.

Baca juga: Menlu Retno Bertemu Perwakilan Uni Eropa, Bahas Perkembangan Perang Ukraina

Menurut Retno, suara semua negara, baik besar dan kecil, utara dan selatan, maju dan berkembang, harus didengar. Itulah sebabnya presidensi G20 Indonesia mengundang untuk pertama kalinya perwakilan dari negara-negara berkembang pulau kecil, PIF dan CARICOM, bersama Uni Afrika.

Karena di dunia yang terpolarisasi ini, Retno berkata, kepentingan negara kecil dan kekhawatiran mereka juga penting. Multilateralisme merupakan satu-satunya cara untuk mengoordinasikan tanggapan secara efektif terhadap tantangan global.

"Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat kepercayaan strategis dan saling menghormati serta menjunjung tinggi semua landasan dan prinsip yang kita bangun sejak tahun 1945 ketika PBB didirikan," jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com