Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2022, 16:49 WIB
Mutia Fauzia,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda di sela-sela pertemuan Forum Menteri untuk Kerja Sama Indo Pasifik di Prancis pada Rabu (22/2/2022).

Pada pertemuan bilateral tersebut, salah satu pembahasan terkait dengan hasil riset institusi Belanda yang mengungkapkan kekejaman dan kekerasan ekstrem oleh Belanda pada masa kolonial di Indonesia.

"Dengan Menlu Belanda secara khusus membahas tindak lanjut hasil tinjauan sejarah institusi Belanda yang menyimpulkan tindak kekerasan ekstrem, sistematis, dan meluas antara tahun 1945 dan 1949," kata Retno dalam keterangan videonya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Deretan Permintaan Maaf Belanda Kepada Indonesia

Penelitian yang dimaksud Retno yakni terkait dengan proyek jangka panjang yang berlangsung selama empat tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya tindak kekerasan ekstrem yang dilakukan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia.

Tindak kekerasan tersebut berupa penyiksaan dan penahanan dengan kondisi yang tidak manusiawi.

Bahkan, tentara kolonial juga membakar rumah di desa-desa serta melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang.

Baca juga: Belanda Akui Kekerasan Masa Agresi, Pakar: Korban Bisa Dapat Ganti Rugi

Tindak pemerkosaan juga dilakukan kepada perempuan rakyat Indonesia. Penelitian menyebut, pihak Belanda mulai dari politikus, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan profesi sejajarnya, semua mengetahui tentang kekerasan ekstrem dan sistematis itu.

"(Kekerasan) Itu dimaafkan di setiap tingkat: politik, militer dan hukum. Alasan untuk ini adalah bahwa Belanda ingin mengalahkan Republik Indonesia - yang telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 - dengan biaya berapa pun, dan siap untuk menundukkan hampir segalanya untuk tujuan itu,” ungkap peneliti Belanda dan Indonesia, dikutip dari The Guardian, Kamis (17/2/2022).

Atas hasil studi tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rute pun mengungkapkan permintaan maafnya terhadap Indonesia.

Rute mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan kolonial Belanda saat itu merupakan kesalahan sistem yang terjadi. Ia menyebutkan sistem tersebut sebagai rasa superioritas kolonial yang salah tempat.

Adapun Retno mengatakan, Menlu Belanda pun kembali menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintahannya pada pertemuan bilateral tersebut.

"Dalam kesempatan tersebut Menlu Belanda kembali menyampaikan permintaan maaf atas pemerintahannya," kata Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com