Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Kompas.com - 06/07/2022, 15:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai salah satu alasan mengapa Partai Demokrat (PD) belum menemukan mitra koalisi menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah persoalan elektabilitas sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Satu-satunya hambatan Partai Demokrat untuk mendapatkan teman koalisi kemungkinan soal tawaran AHY sebagai cawapres. Tawaran yang logis bagi Partai Demokrat tapi sulit bagi parpol lain. Mengapa?," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Karena memang elektabilitas AHY tidak seperti yang diharapkan. Dapat bergerak lebih baik dan tinggi. Tapi kenyataannya lamban naiknya," sambung Ray.

Ray mengatakan, pasca konflik dualisme kepengurusan Demokrat selesai, elektabilitas AHY malah seperti jalan di tempat. Maka dari itu menurut Ray tugas utama Demokrat saat ini adalah menggenjot elektabilitas AHY menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Ray, sebenarnya Partai Demokrat tidak mempunyai kesulitan untuk mencari teman koalisi. Sebab menurut dia, hampir semua partai politik dapat menerima partai berlambang bintang Mercy itu.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

"Tidak ada hambatan yang prinsip dan serius," ucap Ray.

Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

Ray mengatakan, ketimbang Demokrat repot kasak-kusuk melakukan manuver politik untuk mencari mitra koalisi, sebaiknya mereka fokus menggenjot elektabilitas AHY dengan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya menolak ajakan Partai Demokrat untuk membentuk koalisi dengan hanya beranggotakan 2 partai.

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Ace menyebutkan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022). Ace menjelaskan KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput.

Menurutnya, Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Mereka sudah mendeklarasikan koalisi ini di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucapnya.

Meski demikian, kata Ace, itu bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia menyebut KIB terbuka dengan partai lain untuk bergabung, termasuk Demokrat.

Baca juga: PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com