Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2022, 10:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya menolak ajakan Partai Demokrat untuk koalisi berdua.

Ace menyebutkan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Ace menjelaskan KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput.

Baca juga: Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Menurutnya, Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Mereka sudah mendeklarasikan koalisi ini di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucapnya.

Meski demikian, kata Ace, itu bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia menyebut KIB terbuka dengan partai lain untuk bergabung, termasuk Demokrat.

"Jadi, kami masih terbuka bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan KIB tanpa meninggalkan PAN dan PPP yang sudah bersama-sama melakukan konsolidasi hingga ke daerah," imbuh Ace.

Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Syahrial menyebut, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik.

"Kerja sama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden. Namun, lebih dari itu, kerja sama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk," ujar Syahrial dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Syahrial menyadari bahwa saat ini Golkar tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan bentukan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia menegaskan, Partai Demokrat tidak akan terjebak pada pilihan koalisi Pilpres 2024 yang sudah tersedia. 

"Kehadiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa kali silaturahmi politik tingkat tinggi adalah sebuah langkah mencari solusi untuk bangsa ke depan. Tidak semata-mata membicarakan porsi kekuasaan," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com