Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Kompas.com - 28/06/2022, 15:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja mundur dari Sekretaris Dewan Pembina PSI karena beda jalan politik.

Grace pun mengungkit sikap PSI yang tidak akan pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI," ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Grace menjelaskan, Sunny sudah tidak aktif dalam operasional PSI sejak mengundurkan diri setahun yang lalu.

Baca juga: Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Dia mengaku jarang berkomunikasi dengan Sunny, sehingga tidak tahu aktivitasnya saat ini.

"Sunny mundur atas keinginannya sendiri, karena beliau menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI," imbuhnya.

Kini, posisi Sekretaris Dewan Pembina PSI diisi oleh Raja Juli Antoni.

Sebelumnya, PSI menegaskan tetap tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Adapun dukungan bagi Anies mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, di mana Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies sebagai 1 dari 3 kandidat bakal capres yang bakal diajukan Nasdem untuk Pilpres 2024.

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Politik Identitas Arab di Era Medsos

Grace kemudian mengungkit isu intoleransi dan korupsi.

Selama Anies duduk di tampuk kepemimpinan Ibu Kota, PSI memang lantang mengkritik Anies dalam dua hal tersebut, terkait isu SARA dalam Pilgub DKI 2017 dan hajatan Formula E yang dianggap memiliki masalah terkait anggaran.

“Kami memeluk teguh prinsip anti-intoleransi dan antikorupsi. Maka, tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut,” kata Grace.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis,” lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com