Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Nilai Beda Pandangannya dengan PBNU Tak Pengaruhi Partai Lain untuk Berkoalisi

Kompas.com - 23/06/2022, 16:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menjawab isu ketegangan hubungan PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang bisa berpengaruh pada peta koalisi PKB untuk Pilpres 2024.

Faisol mengakui, PKB dan PBNU memang memiliki perbedaan pandangan.

"Ada beberapa perbedaan pandangan, dan itu biasa," ujar Faisol saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Elite PKB-Gerindra Bertemu, Bahas Prabowo-Muhaimin hingga Lokasi Deklarasi Koalisi

Faisol menyampaikan, PKB dan PBNU berbeda pandangan soal bagaimana cara untuk membesarkan NU beserta warganya.

Menurut dia, ketegangan antar keduanya tidak membuat partai politik lain jadi ragu mengajak PKB berkoalisi.

"Tidak ada hubungannya (ketegangan PKB-PBNU dengan koalisi PKB untuk 2024)," kata dia.

Adapun Faisol mengatakan, saat ini PKB fokus bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ketegangan hubungan PKB dengan PBNU berpengaruh pada peta koalisi PKB untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Ketegangan Hubungan PKB dengan PBNU Dinilai Bikin Partai Pikir-pikir untuk Koalisi

Menurut dia, partai politik akan mempertimbangkan situasi ini sebelum memutuskan berkoalisi dengan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

"Tentu hal ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan partai-partai politik lain yang ingin berkoalisi dengan PKB," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Umam menuturkan, selama ini, basis massa PKB mayoritas berasal dari kalangan Nahdliyin.

Jika hubungan Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PKB renggang, diprediksi suara PKB di pemilu bakal terkikis.

Atas situasi ini, menurut dia, wajar jika kemudian partai-partai mitra berpikir panjang untuk berkoalisi, lantaran menilai PKB tidak lagi sesolid 2019.

Pada pemilu periode lalu, basis massa pesantren yang terdiri dari para kiai hingga santri mendukung PKB dan menyukseskan pencalonan Maruf Amin sebagai calon wakil presiden.

"Renggangnya hubungan Ketum PKB dan Ketum PBNU memang berpotensi berdampak pada penurunan suara PKB. Friksi antarelite itu menyebabkan basis suara Nahdliyin tidak terkonsolidasi secara optimal seperti di Pemilu 2019," ujar Umam.

Baca juga: Ada Aksi Tolak Koalisi PKB-PKS pada 2024, Ini Tanggapan PKB Pemalang

Menurut Umam, hal ini pula yang kini sedang dipertimbangkan oleh Gerindra.

Belum lama ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengumumkan kesepakatan kerja sama untuk Pemilu 2024.

PKB mengeklaim bahwa kesepakatan itu berupa pembentukan koalisi partainya dengan Gerindra.

Sementara itu, Gerindra terkesan masih malu-malu dan belum tegas menyatakan terbentuknya koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com