Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Nilai Anak Muda Sulit Berpartisipasi dalam Politik Praktis

Kompas.com - 21/06/2022, 22:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai anak muda sulit berpartisipasi dalam politik praktis.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Salah satunya ditutupnya jalan untuk terlibat politik praktis itu oleh partai politik.

“Aksesnya tidak diberikan karena anggapan anak muda tidak berpengalaman. Kalau ditanya pengalaman ya mereka engga punya. Justru pengalaman itu yang mesti dibuka, diberikan,” ungkap Khoirunnisa dalam tayangan YouTube Gaspol Kompas.com, Selasa (21/6/2022).

Faktor kedua yaitu mahalnya syarat yang diberikan parpol untuk bisa turut serta dalam pemilu.

Aturan itu tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, punya kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten atau kota di provinsi tersebut.

Baca juga: Capres 2024 Dinilai Punya PR Tarik Minat Pemilih Muda

Lalu mempunyai kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten atau kota itu.

“Syarat itu sulit, misalnya mahasiswa mau bikin parpol baru, dia harus punya dukungan se-Indonesia. Tidak bisa dari grass roots,” jelas dia.

“Jadi (situasi) ini terkadang yang jadi hambatan, (membuat) anak mudanya mundur duluan,” katanya.

Ketiga, faktor latar belakang. Anak muda yang tidak berasal dari keluarga pejabat publik, tokoh politik dan ekonomi menengah ke atas harus berjuang lama di parpol sebelum maju dalam pemilihan umum (pemilu).

“Kalau mereka yang dekat dengan kekuasaan, memegang financial besar ada fast tracknya. Tapi yang enggak punya privilege itu harus mulai (kaderisasi di parpol) dari bawah,” imbuhnya.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012).

Data sensus itu mengungkapkan jumlah generasi milenial mencapai 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen dari total penduduk.

Baca juga: Ganjar Lebih Memikat Hati Pemilih PDI-P, Wasekjen: Semua Kita Ramu Jadi Satu Strategi Pemenangan

Sedangkan generasi Z mencapai 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari populasi masyarakat.

Survei Litbang Kompas Oktober 2021 menunjukan sebanyak 48,1 persen responden generasi Z belum menentukan pilihan parpolnya.

Sementara itu ada 39,3 persen responden generasi milenial yang belum memilih parpol yang disukainya.

Survei dengan metode tatap muka terhadap 1.200 responden itu menunjukan bahwa parpol harus bekerja keras untuk merebut suara dua kelompok pemilih muda tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com