Pejabat Setingkat Menteri

KOMPAS.com - Pejabat setingkat menteri merupakan pejabat yang kedudukannya setingkat dengan menteri. Pejabat setingkat menteri bertugas membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tugas dan wewenang yang melekat pada pejabat setingkat menteri sesuai dengan instansi yang dinaungi.

Berikut pejabat setingkat menteri di Indonesia:

Jaksa Agung

Jaksa agung Republik Indonesia saat ini adalah Sanitiar Burhanuddin. Sanitiar Burhanuddin menjabat sebagai jaksa agung sejak 23 Oktober 2019.

Jaksa agung adalah pejabat negara yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI

Panglima Tentara Nasional Indonesia saat ini adalah Andika Perkasa yang menjabat sejak 17 November 2021.

Andika Perkasa berasal dari TNI Angkatan Darat yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari TNI. Sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakan pasukan atau alat negara.

Baca juga: Daftar Panglima TNI

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri

Kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau Kapolri saat ini adalah Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sejak 27 Januari 2021.

Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri.

Sejak pertama kali dibentuk, pimpinan tertinggi polri pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan sejak era orde lama. Pada era orde baru, jabatan kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI.

Sekretaris Kabinet Indonesia

Jabatan sekretaris kabinet Indonesia saat ini diduduki oleh Pramono Anung sejak 12 Agustus 2015.

Kepala Badan Intelijen Negara

Kepala badan intelijen negara atau BIN saat ini adalah Budi Gunawan yang menjabat sejak 9 September 2016.

Kepala BIN bertugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Kapolri Sebut Jajarannya Akan Perbaiki 11.000 Rumah Ibadah