Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Tahun Ini Belum Cair Rp 5,6 Triliun, Ini Kata KPU

Kompas.com - 19/06/2022, 10:35 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, dari total anggaran KPU tahun 2022 yang sebesar Rp 8,06 triliun, baru Rp 2,4 triliun yang sudah cair atau teralokasi di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Artinya, hingga saat ini, anggaran KPU yang belum cair sebesar Rp 5,6 triliun.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut telah dibahas dalam berbagai rapat dengar pendapat (RDP) dan konsinyering dengan Komisi II DPR.

Adapun ia mengungkapkan, anggaran KPU tahun ini belum dialokasikan secara penuh lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu penetapan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Upgrade Sipol untuk Partai, KPU Jamin Keamanan Data Pribadi

"Setelah penetapan PKPU No. 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, Kemenkeu akan membahas kekurangan anggaran tersebut," jelas Yulianto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/6/2022).

Untuk mencairkan anggaran tersebut, KPU akan mengajukan permintaan anggaran tambahan Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Menteri Keuangan berdasarkan pada persetujuan dari Komisi II dan Banggar DPR RI.

Selanjutnya, bila pengajuan anggaran tambahan tersebut disetujui, maka dilakukan pembahasan antara Setjen KPU dan Dirjen Anggaran Kemenkeu terhadap detil anggaran tambahan.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) kepada DIPA KPU 2022.

Baca juga: KPU Sebut Ada 1,7 Juta Daftar Pemilih Tetap di Jakarta Barat

"Terkait waktu kapan dapat dilakukan penelaan/pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu (DJA), tergantung persetujuan Menkeu untuk membahas," ujar Yulianto.

Ia pun menjelaskan, total kebutuhan anggaran KPU RI tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun tersebut dialokasikan untuk KPU Pusat sebesar Rp 0,9 triliun, KPU Provinsi yang terdiri adari 34 satuan kerja sebesar Rp 1,3 triliun, dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari 514 satuan kerja sebesar Rp 5,7 triliun.

Adapun total keseluruhan anggaran untuk persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp 76,6 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com