Kompas.com - 17/06/2022, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keamanan data dalam pembaruan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sebagai informasi, pembaruan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan proses verifikasi partai-partai politik yang ingin berlaga di Pemilu 2024.

Di dalamnya, partai perlu melengkapi data-data keanggotaan partai.

Komisioner KPU sekaligus Ketua Divisi Penyelenggaraan, Idham Holik mengeklaim bahwa pihaknya sudah menghelat rapat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kepolisian guna membahas firewall Sipol.

"Prinsipnya perlindungan data itu yang utama. Itu kan bersifat privasi, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Insya Allah kami akan jaga betul keamanan data individu keanggotaan partai," jelas Idham kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai, Perangkat IT KPU Disebut Belum Diperbarui sejak 2009

Jaminan ini meliputi keamanan data pribadi dari kebocoran maupun keamanan Sipol dari peretasan pihak tidak bertanggung jawab.

Idham menyebut, bakal dibentuk gugus tugas khusus untuk mengawal keamanan data Sipol ini.

Terlebih, jumlah partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM mencapai 75 partai politik per Februari 2022, baik partai politik lokal maupun nasional.

"Semua aplikasi yang digunakan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu akan disertifikasi," ujar Idham.

Sebagai informasi, Sipol telah digunakan sejak 2017 untuk proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019.

Pembaruan kali ini diklaim menunjang integrasi dengan sistem data masing-masing partai politik, sehingga dianggap mempermudah partai-partai politik dalam melakukan pendaftaran untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Ketua KPU Minta Jajarannya Murah Senyum

Di samping itu, ada beberapa fitur lain yang mempermudah pengelolaan data partai politik, seperti fitur pencarian, riwayat pembaruan data, back up data, sampai pengingat jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU juga memastikan bahwa data partai politik yang pernah dimasukkan dalam Sipol versi sebelumnya tidak akan lenyap pada sistem baru.

Di sisi lain, sistem baru Sipol ini juga diklaim dapat mencegah data ganda karena menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

"Dahulu kan belum ada NIK-nya, sekarang kita menggunakan NIK untuk memastikan akurasi data keanggotaan partai," ujar Idham.

"Kecuali untuk partai lokal, dalam PP Nomor 20 Tahun 2007, di Pasal 11, memungkinkan kerja sama tim partai nasional dan partai lokal dalam keanggotaan dalam konteks partisipasi," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
Malam Ini, TGIPF Rapat Perdana Bahas Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Malam Ini, TGIPF Rapat Perdana Bahas Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Deklarasi PSI buat Ganjar Maju Pilpres Dinilai Hanya untuk Cari Perhatian

Deklarasi PSI buat Ganjar Maju Pilpres Dinilai Hanya untuk Cari Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.