Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai, Perangkat IT KPU Disebut Belum Diperbarui sejak 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menagih dukungan infrastruktur dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi Pemilu 2024 yang tahapannya secara resmi sudah dimulai kemarin, Selasa (14/6/2022).

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengungkapkan, hal tersebut bakal dibahas KPU dengan Komisi II DPR RI dalam rapat konsinyering yang diagendakan dalam waktu dekat.

Hal krusial terkait dukungan infrastruktur itu, kata Sudrajat, adalah pengadaan teknologi informasi (IT) KPU.

"Dukungan infrastruktur termasuk juga untuk dukungan pengadaan IT-nya KPU. IT sejak 2009 belum ada pembaruan penting di era kita yang akan serba memanfaatkan teknologi informasi itu," ucap Sudrajat kepada wartawan di kantor KPU RI, Selasa malam.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Ketua KPU Minta Jajarannya Murah Senyum

Berikutnya, dukungan infrastruktur juga berkaitan dengan perbaikan sejumlah sarana dan prasarana.

Sebelumnya, komisioner KPU Parsadaan Harahap menyebut sekitar 200 kantor KPU di daerah belum berstatus permanen, masih berstatus pinjam, dan membutuhkan perbaikan sarana-prasarana.

"(Anggaran yang perlu dikomunikasikan dengan DPR) terkait dengan dukungan nontahapan seperti akan verifikasi kembali untuk perbaikan sarana infrastruktur, perbaikan kantor, pembangunan gedung dan kantor," ujar Sudrajat.

"Sekjen (KPU) berkoordinasi penuh dengan KPU seluruh Indonesia terkait dengan titik-titik mana saja yang nanti akan diprioritaskan. Dukungan infrastruktur kan juga penting karena ini kan mau pemilu. Maka ini akan ada penegasan kembali untuk dukungan anggaran pemilu 2024," jelasnya.

Baca juga: Ketika Partai Buruh Anggap KPU Tak Adil terhadap Pendatang Baru dan Ungkit Rencana Kerahkan Massa...

Sudrajat beranggapan bahwa total usulan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun untuk Pemilu 2024 sudah rasional.

Permintaan terhadap dukungan infrastruktur, menurutnya, adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Sehingga, bagi KPU, angka itu sudah tak perlu lagi diganggu-gugat, apalagi dikurangi kembali dengan alasan efisiensi atau rasionalisasi.

"Posisi Rp 76,6 (triliun) itu kan juga sudah disetujui di forum rapat dengar pendapat (dengan DPR), maka tinggal lebih detailnya dibahas di forum konsinyering," ujar Sudrajat.