Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Kejagung Dapat Apresiasi dari Dewan HAM PBB

Kompas.com - 16/06/2022, 14:10 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan apresiasi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pujian itu disampaikan komisioner tinggi Dewan HAM PBB saat sesi ke-50 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (13/6/2022).

“Eksplisit disampaikan Kejaksaan Agung telah lebih serius dalam memproses penanganan pelanggaran HAM berat dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Pancasila adalah Kesepakatan Luhur

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan dengan tuntas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

“Sementara 12 (kasus pelanggaran HAM berat lainnya) itu terjadi di masa lalu dan sulit diselesaikan, yang ini (Paniai) kita langsung selesaikan,” ucap dia.

Mahfud mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir penanganan persoalan HAM di Indonesia tidak menjadi sorotan Dewan HAM PBB.

Dalam pandangannya, hal itu menunjukkan kemajuan perlindungan HAM di Indonesia.

Ia pun menampik isu yang mengatakan Dewan HAM PBB menyoroti persoalan pelanggaran HAM di Papua.

Mahfud mengklaim, PBB menilai Indonesia tak punya catatan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

“Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” ujar dia.

Baca juga: Mahfud Sebut Pendukung Sistem Khilafah Muncul, Ingatkan Pj Kepala Daerah Patuh Pancasila

Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua sudah lengkap dan siap dipersidangkan.

Nantinya, sidang itu bakal di gelar di Pengadilan HAM Makassar.

Satu orang tersangka yang ditetapkan berinisial IS yang merupakan purnawirawan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com