Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal "Reshuffle" Menteri Jokowi yang Dianggap Mengecewakan

Kompas.com - 16/06/2022, 06:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reshuffle menteri, yakni dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dinilai sangat mengecewakan.

Sebab, Jokowi dinilai lebih mengutamakan menjaga aliansi dan kepentingan elite politik ketimbang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

"Hal ini sangat mengecewakan karena yang diakomodasi Jokowi hanya kepentingan politik elite saja. Sedangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat kurang dipertimbangkan," kata Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Dalam perombakan kabinet itu, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Baca juga: Soroti Reshuffle, Demokrat: Hanya untuk Akomodir Kepentingan Parpol Koalisi

Di posisi wakil menteri, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra yang juga kader PSI.

Selain itu, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terakhir, Jokowi menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang.

Sebelum melakukan reshuffle menteri, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset mereka yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan persediaan bahan pangan, terutama minyak goreng.

Selain itu, Jokowi juga sempat menegur sejumlah menterinya yang kerap membeli barang-barang impor dalam pengadaan program kementerian ketimbang menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal itu terjadi saat dia menyampaikan pidato dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

Para menteri yang kena tegur saat itu adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia juga menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim kerap menggunakan barang-barang impor.

Pada kenyataannya, tidak ada satupun menteri yang "disentil" Jokowi dalam kegiatan itu yang didepak dari kabinet sampai saat ini.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya terkait persoalan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Saat itu Jokowi menyampaikan kekesalannya secara tidak langsung kepada Muhammad Lutfi yang saat itu masih menjadi Menteri Perdagangan.

Dia juga sempat menyampaikan kritik secara tidak langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait lonjakan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Akhirnya Lutfi pun dicopot dan digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Sedangkan Arifin tetap berada di posisinya.

Jokowi juga pernah memperingatkan supaya para menteri fokus bekerja meski tahapan Pemilihan Umum 2024 semakin dekat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com