Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin dan Taktik "Nebeng" Demi Genjot Popularitas Jelang 2024

Kompas.com - 14/06/2022, 05:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerilya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang berharap bisa meramaikan bursa bakal calon presiden 2024 terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mendompleng popularitas para tokoh yang mempunyai elektabilitas kuat.

Sejumlah nama yang diincar Cak Imin, sapaan Muhaimin, untuk digandeng menjadi calon wakil presiden 2024 di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sosok Sri Mulyani, Tito, hingga Andika dalam beberapa hasil riset yang dilakukan sejumlah lembaga survei memperlihatkan tingkat elektabilitas di luar posisi 10 besar. Namun, nama Anies dalam berbagai hasil survei selalu berada di posisi tiga besar bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo.

Cak Imin mengatakan, dia rajin bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik setiap hari buat menjalin komunikasi menjelang tahun politik.

"Saya setiap hari bertemu para pimpinan partai, dan semuanya cair, saya tetap mengajukan capres dan cawapres kepada semua partai," ujar Cak Imin saat ditemui di Alun-alun Kota Tangerang, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: Cak Imin Ungkap Syarat PKB Gabung KIB: Capresnya Saya

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, gagasan untuk memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Cak Imin sampai saat ini masih sebatas wacana.

Menurut dia, unggahan di akun Instagram-nya terkait gambar Anies dan Cak Imin dengan slogan "Bersatu untuk Umat, Capres-Cawapres 2024" dibuat oleh kiai muda NU yang identitasnya tidak disampaikan.

Menurut wakil ketua MPR itu, partainya masih menjajaki kemungkinan sosok lain yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB di pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang.

Selain Anies, ujar dia, ada nama-nama lain yang bisa diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Muhaimin Iskandar. Antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: PKB Sebut Tampung Aspirasi Bentuk Koalisi Semut Merah Cak Imin-Anies

"Ini kan semuanya lirik-lirikan semua, Bu Sri bisa masuk, Pak Tito juga bisa, Pak Andika juga bisa semua bisa, PKB tidak menutup aspirasi yang berkembang termasuk juga pak Anies kan ada usulannya, kita apresiasi," ujar Jazilul di Alun-alun Kota Tangerang, Minggu (12/6/2022)

Menurut pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, trik yang dilakukan Cak Imin buat nebeng popularitas Anies sampai saat ini belum terlalu terlihat. Bahkan menurut dia wacana itu masih sebatas beredar di lingkungan internal PKB atau segelintir pendukung dari para warga Nahdlatul Ulama.

"Alih-alih di luar dan keluar, bahkan secara internal PKB sendiri, belum tentu ide mencapreskan Cak Imin dengan Anies dapat diterima luas. Jadi ini hanya perbincangan kelompok elite PKB," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Strategi itu, kata Ray, bertujuan menaikkan popularitas Cak Imin yang masih terseok-seok. Menurut dia, dengan menebar wacana menggandeng Anies, maka nama Cak Imin memang semakin diperbincangkan masyarakat.

Baca juga: Niat Maju Jadi Capres, Cak Imin Lirik Sri Mulyani sebagai Cawapres

"Tapi belum tentu positif ke elektabilitas PKB-nya. Terbuka kemungkinan justru warga NU kultural bisa berpaling dari PKB. Dalam suasana hubungan PKB-NU kurang harmonis, isu ini bisa menambah ketidakakuran PKB-NU," ujar Ray.

Selain itu, kata Ray, cara demikian dilakukan buat menggenjot daya tawar Cak Imin di pentas politik nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com