Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin dan Taktik "Nebeng" Demi Genjot Popularitas Jelang 2024

Kompas.com - 14/06/2022, 05:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerilya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang berharap bisa meramaikan bursa bakal calon presiden 2024 terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mendompleng popularitas para tokoh yang mempunyai elektabilitas kuat.

Sejumlah nama yang diincar Cak Imin, sapaan Muhaimin, untuk digandeng menjadi calon wakil presiden 2024 di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sosok Sri Mulyani, Tito, hingga Andika dalam beberapa hasil riset yang dilakukan sejumlah lembaga survei memperlihatkan tingkat elektabilitas di luar posisi 10 besar. Namun, nama Anies dalam berbagai hasil survei selalu berada di posisi tiga besar bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo.

Cak Imin mengatakan, dia rajin bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik setiap hari buat menjalin komunikasi menjelang tahun politik.

"Saya setiap hari bertemu para pimpinan partai, dan semuanya cair, saya tetap mengajukan capres dan cawapres kepada semua partai," ujar Cak Imin saat ditemui di Alun-alun Kota Tangerang, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: Cak Imin Ungkap Syarat PKB Gabung KIB: Capresnya Saya

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, gagasan untuk memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Cak Imin sampai saat ini masih sebatas wacana.

Menurut dia, unggahan di akun Instagram-nya terkait gambar Anies dan Cak Imin dengan slogan "Bersatu untuk Umat, Capres-Cawapres 2024" dibuat oleh kiai muda NU yang identitasnya tidak disampaikan.

Menurut wakil ketua MPR itu, partainya masih menjajaki kemungkinan sosok lain yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB di pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang.

Selain Anies, ujar dia, ada nama-nama lain yang bisa diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Muhaimin Iskandar. Antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: PKB Sebut Tampung Aspirasi Bentuk Koalisi Semut Merah Cak Imin-Anies

"Ini kan semuanya lirik-lirikan semua, Bu Sri bisa masuk, Pak Tito juga bisa, Pak Andika juga bisa semua bisa, PKB tidak menutup aspirasi yang berkembang termasuk juga pak Anies kan ada usulannya, kita apresiasi," ujar Jazilul di Alun-alun Kota Tangerang, Minggu (12/6/2022)

Menurut pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, trik yang dilakukan Cak Imin buat nebeng popularitas Anies sampai saat ini belum terlalu terlihat. Bahkan menurut dia wacana itu masih sebatas beredar di lingkungan internal PKB atau segelintir pendukung dari para warga Nahdlatul Ulama.

"Alih-alih di luar dan keluar, bahkan secara internal PKB sendiri, belum tentu ide mencapreskan Cak Imin dengan Anies dapat diterima luas. Jadi ini hanya perbincangan kelompok elite PKB," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Strategi itu, kata Ray, bertujuan menaikkan popularitas Cak Imin yang masih terseok-seok. Menurut dia, dengan menebar wacana menggandeng Anies, maka nama Cak Imin memang semakin diperbincangkan masyarakat.

Baca juga: Niat Maju Jadi Capres, Cak Imin Lirik Sri Mulyani sebagai Cawapres

"Tapi belum tentu positif ke elektabilitas PKB-nya. Terbuka kemungkinan justru warga NU kultural bisa berpaling dari PKB. Dalam suasana hubungan PKB-NU kurang harmonis, isu ini bisa menambah ketidakakuran PKB-NU," ujar Ray.

Selain itu, kata Ray, cara demikian dilakukan buat menggenjot daya tawar Cak Imin di pentas politik nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com