Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIB Buka Peluang Usung Calon dari Luar Koalisi, Arsul: Tidak Bisa Belum Masuk Parpol, Langsung Capres

Kompas.com - 09/06/2022, 13:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dapat mengusung calon presiden dari internal tiga partai yang tergabung dalam koalisi, pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa KIB terbuka untuk mengusung tokoh potensial dari luar koalisi.

"Tetap ada semangat (mengusung tokoh luar koalisi). Ini enggak bisa dipungkiri, mandat konstitusinya itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/6/2022).

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR itu menyatakan bahwa KIB belum terburu-buru dalam menentukan pasangan calon (paslon) untuk pilpres ke depan.

Baca juga: Nasdem Diprediksi Lebih Condong Merapat ke KIB Ketimbang Demokrat

Sebab, saat ini KIB masih fokus menyusun platform serta visi dan misi yang hendak dibawa.

"Selesai menyusun platfrom visi misi, akan mulai mengidentifikasi tokoh-tokoh itu," tutur dia.

Di sisi lain, Arsul menilai bahwa partai politik tentu tidak ingin asal dalam mengambil tokoh yang akan diusung sebagai capres, terlebih hanya berdasarkan tingginya tingkat elektabilitas pada sejumlah hasil survei.

"Jadi tidak bisa orang itu belum masuk ke partai politik, nah langsung capres atau cawapres. Itu semangat yang ada dari partai-partai saya kira itu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah syarat untuk figur capres yang bakal diusung KIB.

Hal itu disampaikannya dalam Silaturahmi Nasional KIB di Pelataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022) malam.

Baca juga: Calon Boneka Dikhawatirkan Muncul jika Nasdem dan Demokrat Gabung KIB

“Mumpuni, jejak digital, dan daya terima para calon yang bakal menjadi pertimbangan koalisi,” tutur Suharso.

Ia menyampaikan, KIB tidak memiliki resistansi pada figur non-kader maupun dari parpol lain untuk diusung menjadi capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Nasional
MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com